nasib penyuluh pertanian

Tenaga penyuluh pertanian, nasibnya mirip guru. Dibutuhkan perannya, namun kesejahteraannya dilupakan cukup lama..

Presiden: Kesejahteraan Penyuluh Ditingkatkan
Empat Tahun, Gaji Presiden dan Menteri Tak Naik
Senin, 1 Desember 2008 | 03:00 WIB

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berjabat tangan dengan Bupati Cilacap, Jawa Tengah, Probowilastomo seusai menyematkan tanda penghargaan Satyalencana Wirakarya di Kebun Raya Cibodas, Cianjur, Jawa Barat, Minggu (30/11). Penghargaan untuk pejabat yang dinilai berhasil menyediakan infrastruktur dan pendanaan bagi penyuluh pertanian juga diberikan kepada (dari kiri ke kanan) Gubernur Jateng Bibit Waluyo, Bupati Keerom (Papua) Celcius Watae, Bupati Halmahera Selatan (Maluku Utara) Muhammad Kasuba, Bupati Sukabumi (Jabar) Sukmawijya, Bupati Musi Rawas (Sumsel) Ridwan Mukti, dan Kepala Pusat Penyuluhan Departemen Pertanian Mulyono Machmur.

Cianjur, Kompas – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Minggu (30/11), menyatakan, pemerintah secara bertahap akan meningkatkan kesejahteraan penyuluh pertanian. Mereka dinilai berperan sangat besar dalam meningkatkan produksi beras nasional, yang berimbas pada meningkatnya ketahanan pangan nasional.

”Pemerintah akan memerhatikan karier dan memberikan insentif yang layak sesuai kemampuan keuangan negara kepada para penyuluh pertanian,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat membuka Jambore dan Festival Karya Penyuluh Pertanian II di Kebun Raya Cibodas, Cianjur.

Presiden lalu meminta Menteri Pertanian Anton Apriyantono dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendi untuk secara proporsional memprioritaskan para penyuluh pertanian menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Menurut Presiden, penyuluh pertanian amat berjasa dalam peningkatan produksi pangan nasional sehingga tahun 2008 Indonesia bisa melakukan swasembada beras. Perkiraan Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, pada 2008 produksi padi mencapai 60,28 juta ton gabah kering giling (GKG).

Seorang penyuluh pertanian asal Kabupaten Garut, Jabar, Padin Nuraedin (53), sudah 29 tahun menjadi penyuluh pertanian dan selama ini selalu dihadapkan pada persoalan kesejahteraan. Padin memulai karier dengan masuk menjadi PNS golongan II A. Sekarang dia golongan III D.

Saat ditanya gaji yang diterima sekarang, Padin enggan menjawab. Namun, saat ditanya apakah gajinya antara Rp 2,5 juta dan Rp 3 juta, Padin mengiyakan.

Presiden juga menjanjikan kenaikan gaji PNS golongan menengah ke bawah secara bertahap. ”Presiden dan para menteri sudah empat tahun tidak naik gaji. Tidak apa-apa, yang penting pegawai golongan menengah ke bawah naik. Kalau sejahtera, mereka akan produktif, makin disiplin, dan tidak mengambil uang negara,” kata Presiden.

Presiden menegaskan perlunya peningkatan kesejahteraan penyuluh, tetapi harus sesuai dengan kemampuan negara.

Kekurangan penyuluh

Kepala Pusat Penyuluh Departemen Pertanian Mulyono Machmur mengatakan, tahun ini jumlah penyuluh pertanian yang berstatus sebagai PNS baru 29.600 orang. Penyuluh pertanian lainnya, 16.600 orang berstatus sebagai tenaga harian lepas dan 1.600 orang tenaga honorer. Jumlah itu masih jauh dari ideal karena seharusnya satu desa memiliki satu penyuluh.

”Dengan jumlah sekitar 70.000 desa, kita menargetkan tahun 2011 seluruh desa sudah memiliki penyuluh,” kata Mulyono. Pada 2009, pemerintah akan mengangkat sekitar 10.000 tenaga harian lepas penyuluh pertanian.

Peningkatan kemampuan penyuluh pertanian tetap harus dilakukan terus-menerus. Caranya, mengoptimalkan balai besar pelatihan. Selain itu, daerah-daerah harus sesegera mungkin membentuk lembaga penyuluh setelah terbitnya UU Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Peternakan, Kelautan.

Jambore diikuti oleh 4.500 penyuluh pertanian dari seluruh provinsi. Pada pembukaan jambore, Presiden memberikan penghargaan Satyalencana Wirakarya kepada enam kepala daerah dan kepala pusat penyuluhan karena dinilai berhasil menyediakan infrastruktur dan pendanaan bagi kegiatan penyuluhan.

Optimalkan penyuluh

Di Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Jayapura mengoptimalkan fungsi penyuluh pertanian untuk menyukseskan Gerakan Wajib Tanam Kakao. Penyuluh yang tersebar di 137 kampung di seluruh Kabupaten Jayapura mengajari setiap keluarga mulai cara menyiapkan lahan, menanam, memanen, hingga mengolah kakao agar punya nilai tambah.

”Penyuluh merupakan ujung tombak untuk menyukseskan program pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian. Apalagi kami sudah punya model usaha pengolahan biji kakao di Sentani,” ujar Habel Melkias Suwae, Bupati Jayapura, ketika dihubungi dari Makassar, Minggu.

Ia mengatakan, tiga tahun ini lahan yang ditanami kakao sudah 10.900 hektar. Setiap hektar ditanami 1.000 pohon. (aha/nar)

sumber : kompasCetak