menjaga pelanggan

menjaga pelanggan

(Suka duka penjual daging ayam)
Di suatu “medsos punten pecel” penjual daging ayam datang terlambat.

Ibu penjual : “Nasi jagungnya tinggal setengah porsi. Gimana kalau diganti punten ?”
Penjual Daging Ayam (PDA) : “ndhak pa pa. Nasi jagung saja. Saya kurang suka punten.”
“Ayamnya habis, ya ?” tanya saya.
“Tinggal sedikit”, kata PDA. “Saya harus segera pulang lalu motong ayam lagi. Nanti di pabrik Genitri, saya punya langganan. Daging ayam hanya syarat. Tapi yang penting jerohan rempela ati, saya bisa jual 100 potong. Pabriknya hanya kecil. Pegawainya paling 50 an. Tapi setiap jual rempela ati, pasti habis. Ini khan hari Sabtu, hari gajian par pegawai itu.”
punten
Penjual bakso (PB) yang juga sarapan punten pecel menyahut. “Wah, bagus tuh, kalau sudah punya pelanggan. Harus dijaga. Meleng sedikit, bisa pindah ke lain hati mereka.”
“Ya memang”, kata PDA. “Kalau harga daging ayam lagi tinggi, repot. Keuntungan tipis. Saya tak berani ambil untung banyak. Itu demi menjaga pelanggan.”

“Harga tinggi paling dua minggu”, kata PB.
“Sekarang ?” tanya saya.
“Sekarang, lumayan. Naik turun”. Kata PDA. “Paling rendah 25.000,- paling tinggi 34.000,- Oh, ya. Saya harus ke perumahan. Ada yang pesan 1 kilo daging dada ayam. Udah tadi. Hampir lupa.”

Dan kehidupan berjalan kembali seperti seharusnya.

Malang tenggara, akhir Maret 2016

Media Sosial Pecel Punten

Media Sosial Pecel Punten

Pagi sarapan pecel punten. Punten, di Jawa Barat merupakan ucapan sampurasun. Di Blitar merupakan nama semacam lontong atau ketupat. Gurih rasanya. Cara masak, beras direbus (di-karu) dengan santan dan garam. Baru dikukus. Setelah masak jadi nasi gurih atau nasi uduk. Lalu ditumbuk. Sampai lengket seperti lontong atau ketupat.

Yang jual, si ibu, ternyata bukan orang Blitar. Asli Dampit (Malang Selatan, ke timur, arah Lumajang, atau daerah selatan Semeru). Di Dampit, punten merupakan kue, yang dihidangkan begitu saja, tanpa pecel. Yang berasal dari Blitar ternyata si bapak.

pecel punten

Ndhak masalah. Yang penting tiap pagi saya, jika pengin, bisa sarapan nasi punten pecel atau pecel punten.

Si ibu, sudah usia 58 tahun. Si bapak 17 tahun lebih tua. Tanpa sadar, saya perhatikan, apa yang membuat pasangan itu tetap bersemangat setiap pagi, berjualan pecel punten, sepiring hanya 6.000,- perak, ditambah rempeyek dan goreng tempe goreng.

pecel punten 2

Sy (saya) : Berapa bu, harga ayam sekarang ? Katanya murah sekali.
Ib (si ibu penjual pecel punten) : udah naik, sekarang 28.000,- Turun kan beberapa hari yang lalu, sekitar 24.000,-

Sy : cepet banget naiknya.

Seorang ibu muda turun dari mobil mampir, beli pecel punten dan nasi jagung.

  • Sambil memilih lauknya, si ibu muda itu cerita. Ayah beliau, yang sudah uzur, jalan keluar rumah, kehujanan, lalu terperosok ke kubangan air, nyaris tenggelam. Untung ada tetangga yang lewat, menolong. Si ibu penjual, pun bertukar cerita, tetangganya hanyut terbawa banjir, tidak tertolong.

    Lalu kedua ibu (beda generasi) itu bertukar cerita lain tentang kerabatnya, tentang perkembangan harga pasar, tentang pak RT yang suka dimarahi tetangganya, karena menolong seorang janda. Si ibu penjual pun meracik pesanannya pelan-pelan, sambil menyahut cerita si ibu muda.

Cerita berlanjut dengan asyik, ndhak beda jauh dengan diskusi di media sosial. Sampai-sampai beberapa ibu lainnya, yang merapat ke warung itu, berdiri antri, diabaikan, harus sabar menunggu.

Jadi kalau di bilang perkembangan media sosial di Indonesia baru terbentuk setelah ada internet, adalah salah besar. Media sosial itu sudah ada sejak nenek moyang kita. Media sosial itu berbentuk tempat ketemu di warung makanan, warung bahan pangan, pasar kecil (pasar templek, menempel di tepi perumahan), atau kadang media sosial itu berupa pertemuan ibu rumah tangga dengan tetangganya, ketika mencegat penjual sayur atau penjual ayam potong keliling.

Dan yang aneh, ketika ibu muda pertama pergi, ibu berikutnya, yang menunggu sejak tadi sambil berdiri, ganti melempar issue, berita dan cerita lain. Kemudian disahut ibu muda yang lainnya lagi yang juga menunggu, lalu si ibu penjual pecel punten pun sambil meracik pecel punten, bertindak sebagai “moderator”.

🙂

Sy : bothok ontong satu (pepes bunga pisang dan tahu), kopi dua, tambah rempeyek (kasreng) empat, bu.
Ib : 13.000,-

Sy (bathin) : Alhamdulillah, masih terbeli.

Malang tenggara, medio Maret 2016.

kartel pangan

Kartel Pangan
Jumat, 11 Maret 2016
DWI ANDREAS SANTOSA

Gejolak harga pangan merupakan hal rutin yang terjadi di Indonesia. Meski demikian, sejak awal 2015 hingga awal 2016 ini peningkatan harga pangan yang terjadi tergolong tinggi justru di tengah inflasi yang cukup rendah (3,35 persen) serta merosotnya harga-harga komoditas di dunia termasuk komoditas pangan.

Rata-rata harga beras medium nasional tercatat naik 13,2 persen atau hampir empat kali inflasi, telur ayam ras 9,5 persen, daging sapi 6,1 persen, dan ayam pedaging 3,0 persen. Rata-rata kenaikan harga pangan justru lebih tinggi dibandingkan tahun 2014 di mana inflasi tercatat sebesar 8,36 persen. Kenaikan harga pangan ternyata tidak diikuti oleh peningkatan kesejahteraan petani kecil.

Dalam enam bulan awal pemerintahan tercatat 570.000 petani jatuh miskin. Harga gabah di tingkat usaha tani di musim panen Februari-Maret 2015 di banyak tempat tercatat hanya Rp 3.100 hingga Rp 3.300, jauh lebih rendah dibandingkan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen sebesar Rp 3.700 per kilogram. Kejadian tersebut berulang pada musim panen tahun ini. Meskipun panen baru sedikit dan sporadis di berbagai tempat, dari laporan jaringan Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia di hari-hari ini harga gabah di tingkat petani sudah terjerembab ke angka Rp 2.900-Rp 3.700 per kg dengan rata-rata di sekitar Rp 3.400 per kg di banyak tempat di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Sangat ironis karena harga beras medium rata-rata nasional justru meningkat menjadi Rp 10.933 per kg (7/3) yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata Februari 2016 (Rp 10.801 per kg), Januari 2016 (Rp 10.799 per kg), dan Desember 2015 (Rp 10.744). Harga sempat tertekan sedikit ketika ada pengumuman seremonial panen raya (28/2), tetapi sehari setelahnya (29/2) harga sudah naik kembali bahkan melebihi sebelumnya. Pada tingkat harga beras tersebut seharusnya harga gabah di tingkat usaha tani masih berada di sekitar angka Rp 4.500 sampai Rp 5.000 per kg.

Gejolak harga tidak hanya terjadi di beras, tetapi juga jagung, daging sapi, daging ayam, dan telur. Untuk bawang merah dan cabai karena sifatnya yang musiman dan tidak tahan penyimpanan gejolak harga yang terjadi lebih dahsyat. Melihat kecenderungan seperti itu banyak pihak berkesimpulan bahwa mafia, spekulan, dan kartel pangan bermain di belakang layar.

Gerakan harga pangan berdasarkan berbagai literatur yang ada disebabkan beberapa faktor utama, yaitu (1) nisbah stok dibandingkan konsumsi pangan, (2) harga minyak bumi, (3) nilai tukar mata uang, (4) tingkat suku bunga, (5) iklim yang tidak menguntungkan, (6) kebijakan fiskal dan moneter, (7) peningkatan pendapatan dan populasi kelas menengah yang meningkatkan kebutuhan daging, (8) konversi pangan untuk energi (biofuel) di negara-negara maju, serta (9) spekulasi finansial di pasar komoditas.

Nisbah stok/konsumsi, harga minyak bumi serta nilai tukar mata uang merupakan penyebab utama yang membentuk harga pangan (Baffes dan Dennis, 2013). Nisbah stok/konsumsi dibentuk oleh tingkat produksi pangan, konversi komoditas pangan menjadi bahan bakar nabati, serta pendapatan masyarakat.

Permainan kartel
Di dalam terminologi pembentukan harga pangan dikenal istilah spekulasi finansial. M Lagi dan kawan-kawan (New England Complex System Institute, 2011) menyimpulkan bahwa spekulasi finansial merupakan penyebab utama krisis pangan dunia tahun 2007/2008 dan 2010/2012. Meski demikian, hal tersebut dibantah oleh Paul Krugman, pemenang Nobel Ekonomi, yang menyimpulkan bahwa spekulan pangan tidak memiliki pengaruh terhadap pembentukan harga karena investor dalam future market tidak memegang barang.

Spekulasi finansial berbeda dengan kartel. Kartel adalah struktur pasar yang terbentuk akibat perilaku oligopoli kolusif. Oligolopi kolusif adalah model pasar oligopolistik di mana beberapa pelaku usaha memproduksi produk atau jasa yang sama atau mirip dan melakukan monopoli di pasar.

Perjanjian dibuat di antara perusahaan-perusahaan oligopoli yang menguasai bagian terbesar pasar. Perjanjian dalam bentuk kerja sama dan aksi bersama tersebut kemudian memunculkan struktur pasar yang disebut sebagai kartel. Perjanjian kartel meliputi harga produksi yang sama dan bersifat monopolistik, kuantitas produksi, dan pembagian teritorial pasar (Severova dan Bendl, 2013).

Kartel cederung untuk menaikkan harga atau membatasi kuantitas produksi untuk memaksimalkan keuntungan. Dengan demikian, fenomena kartel pangan tampaknya sulit digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah gejolak harga pangan di Indonesia, meskipun saat ini kartel yang terdiri atas 12 perusahaan sedang disidik intensif karena diduga melakukan pengaturan stok ayam (Kompas, 6/2).

Di komoditas beras, penggilingan padi merupakan rantai penting di dalam pembentukan harga beras. Jumlah total penggilingan padi sebanyak 182.184 yang sebagian besar merupakan penggilingan padi skala kecil dengan kapasitas kurang dari 3 ton per jam. Penggilingan besar berjumlah 2.075 perusahaan (Bulog, 2016). Dengan jumlah perusahaan yang sedemikian banyak, kemungkinan terbentuknya kartel di beras juga sulit terjadi.

Data produksi
Bila demikian apa yang menentukan harga pangan? Nisbah stok/konsumsi tampaknya merupakan faktor pembentuk harga yang dominan di pasar tidak hanya untuk beras, tetapi juga komoditas pangan lainnya. Nisbah stok/konsumsi terutama disusun oleh produksi pangan domestik dan impor.

Sangat disayangkan, bila pisau analisis tersebut digunakan untuk memahami pergerakan harga pangan di Indonesia, akan dihasilkan data yang ambigu. Berdasarkan angka sementara yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) produksi gabah kering giling mencapai 75,36 juta ton atau meningkat 6,37 persen. Setelah dikurangi dengan penggunaan gabah sebanyak 2 persen, dan kehilangan gabah sebanyak 5 persen, akan dihasilkan produksi neto setara beras sebesar 44,045 juta ton. Ditambah dengan impor sebesar 0,862 juta ton dan stok awal tahun sebesar 5,501 juta ton, maka total ketersediaan beras tahun 2015 sebanyak 50,408 juta ton.

Dengan menggunakan angka ketersediaan beras untuk konsumsi sebesar 124,89 kg/kapita/tahun (Kementerian Pertanian), penggunaan beras untuk keperluan lain sebanyak 0,9 persen dan kehilangan beras sebanyak 2,5 persen, maka akan menghasilkan surplus 16,8 juta ton beras pada 2015 yang menjadi stok awal 2016. Dengan penambahan stok yang luar biasa besar tersebut, maka dengan menggunakan formula nisbah stok/konsumsi harga beras awal 2016 akan turun sebesar 60 persen dibandingkan harga beras di awal 2015 atau hanya Rp 3.858 per kg beras medium.

Dengan menggunakan “teori kartel” sangat sulit dipahami di mana beras yang jumlahnya 16,8 juta ton tersebut berada. Apabila beras tersebut benar ada di tangan penggilingan ataupun pedagang, mereka akan mengalami kerugian sangat besar karena stok tersebut tidak akan pernah bisa dilepas ke pasar karena harga beras akan terjun bebas apalagi sebentar lagi panen raya. Di sisi lainnya, bila tren produksi masih berlanjut, maka dalam lima tahun Indonesia akan surplus beras sebesar 52 juta ton, jumlah yang sama sekali tidak masuk akal.

Dengan demikian, terdapat masalah besar terkait dengan data produksi pangan yang juga sering diulas di harian ini. Akibat kesalahan data tersebut, semua pisau analisis untuk memahami pergerakan harga pangan di Indonesia menjadi tumpul yang sekaligus mengacaukan tata kelola pangan di Indonesia. Perilaku kartel, bila itu terbukti, memang harus ditindak tegas karena merugikan baik produsen maupun konsumen dan mengacaukan sistem pangan di Indonesia.

Pemerintah saat ini dituntut fokus untuk melindungi produsen pangan terutama petani kecil melalui perlindungan harga di tingkat usaha tani. HPP gabah di tingkat usaha tani harus dinaikkan, karena HPP saat ini hanya meningkat 10-12 persen sejak 2012 sedangkan inflasi sudah meningkat 25 persen. Perlindungan harga di tingkat konsumen dapat dicapai melalui kebijakan stabilisasi harga yang bisa ditempuh melalui dua kebijakan utama, yaitu meningkatkan stok pangan pemerintah dan kebijakan perdagangan internasional yang berlandaskan data akurat.

Selain itu, upaya untuk membentuk saling percaya (trust) antarpelaku usaha swasta dan pemerintah yang saat ini berada pada titik nadir perlu dibangun kembali. Melalui berbagai upaya tersebut diharapkan gejolak pangan 2015 hanya menjadi sebuah kenangan dan pembelajaran penting untuk mengelola pangan di masa datang.

DWI ANDREAS SANTOSA, GURU BESAR FAKULTAS PERTANIAN IPB; KETUA UMUM ASOSIASI BANK BENIH DAN TEKNOLOGI TANI INDONESIA (AB2TI)

Nilai Bisnis Unggas Rp 450 Triliun

Nilai Bisnis Unggas Rp 450 Triliun
Menggiurkan untuk Kartel

JAKARTA, Baranews.co – Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha M Syarkawi Rauf mengatakan, volume bisnis perunggasan dari hulu sampai hilir mencapai Rp 450 triliun per tahun. Nilai bisnis tersebut sangat menggiurkan bagi pelaku usaha untuk melakukan kartel dan monopoli.

Terbukti, kondisi bisnis perunggasan nasional dalam lima tahun terakhir sejak 2009 hingga sekarang berubah total proporsinya. Sebelum tahun 2009, usaha ternak ayam rakyat/mandiri porsinya 80 persen, sedangkan perusahaan atau integrator hanya 20 persen.

”Dalam waktu lima tahun, kondisinya berkebalikan. Peternak mandiri hanya mendapat porsi 20 persen dan 80 persennya integrator. Ini menunjukkan betapa hebatnya integrator terus menguasai produksi dan pasar,” ujar Syarkawi, Jumat (4/3), di Jakarta.

Kondisi yang sama berlaku bagi bisnis perunggasan terkait pembibitan atau produksi anak ayam (day old chicken/DOC) dan pakan. Berdasarkan data,dua perusahaan itu saja sudahmenguasai 80 persen.

Pertumbuhan dan penguasaan bisnis integrator sangat cepat, apalagi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), yang memperbolehkan integrator masuk bisnis budidaya ayam yang sebelumnya dijalankan peternak mandiri. Selain itu, mereka juga bisa menjual ayam ke pasar tradisional yang sebelumnya diisi ayam dari peternak mandiri.

”Industri perunggasan nasional harus ditata, kalau perlu kembali ke aturan sebelum UU 18/2009,” kata Syarkawi.
Menurut Syarkawi, ada dasar instruksi Dirjen PKH Kementerian Pertanian (Kementan) untuk melakukan kesepakatan pengaturan produksi bibit ayam. ”Tetapi, akan diperiksa nanti siapa yang berinisiatif melakukan pengurangan produksi,” katanya.

Fakta lain ditemukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bahwa dengan pengurangan produksi DOC, harga DOC di pasaran naik. Peternak mandiri kesulitan mendapat DOC. Kalaupun ada, kualitasnya rendah dan harganya mahal.
”Yang akan dibuktikan juga, ternyata setelah pemotongan produksi DOC, harga ayam juga jatuh. Lalu ke mana larinya DOC kalau akhirnya juga surplus produksi,” katanya.

Ketua Umum Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia Singgih Januratmoko mengatakan, ketika perunggasan masih bertumpu pada UU 6/1967, ada pembagian pasar dan usaha antara peternak mandiri dan integrator.
Integrator tidak masuk usaha budidaya. Pasar integrator diarahkan untuk ekspor, tidak masuk di dalam negeri, apalagi di pasar tradisional. Sebab, integrator mempunyai kemampuan, baik secara modal maupun teknologi untuk bersaing.

Menjalankan instruksi
Senior Vice President Head and Marketing Sales Feed Division PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk Budiarto Soebijanto mengatakan, masalah utama yang terjadi sekarang adalah dampak dari pasokan ayam yang berlebih ke pasar. Kalau harga ayam terus rendah, peternak akan merugi sehingga apkir dini dilakukan.

Kesepakatan mengatur atau mengurangi pasokan DOC berawal dari jeritan peternak yang harga jual ayamnya terus-menerus rendah karena kelebihan pasokan DOC. Pemerintah melalui Kementan, dalam hal ini Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Muladno, menginstruksikan perusahaan bibit ayam melakukan pengurangan produksi.

Instruksi Dirjen PKH Kementan itu tertuang dalam surat tertanggal 15 Oktober 2015 tentang penyesuaian populasi induk ayam (parent stock/PS). Juga surat Dirjen PKH tanggal 23 November 2015 perihal apkir dini bibit ayam ras.
”Instruksi itu juga dengan dukungan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman,” katanya.

Dalam rencana awal akan dilakukan apkir dini untuk 6 juta ekor PS dalam tiga tahap. Dengan apkir dini PS sebanyak 6 juta ekor, diharapkan kelebihan produksi DOC berkurang. Dengan demikian, pasokan ayam pedaging ke pasar akan berkurang.

Kebutuhan DOC per minggu dalam kondisi normal 45 juta ekor, adapun pada saat itu produksinya 65 juta ekor. Apkir dini PS pada tahap I sukses dengan 2 juta ekor PS dipotong. Berikutnya, tahap II apkir dini PS 2 juta ekor lagi, tetapi baru terlaksana 1 juta ekor karena KPPU menginstruksikan Dirjen PKH Kementan menghentikannya.

Menurut Budiarto, pelaku usaha tidak dalam posisi bisa memilih. Sebab, surat Dirjen PKH Kementan untuk melakukan apkir dini sifatnya segera dan harus dilakukan. Kalau apkir tidak dilakukan, perusahaan akan diberi sanksi sesuai poin ke-5 surat Dirjen PKH tertanggal 23 November 2015. ”Kami tak menjalankan instruksi salah, menjalankan instruksi dipersoalkan KPPU,” katanya.

Hal senada disampaikan Eko Parwanto, kuasa direksi PT Taat Indah Bersinar. Menurut Eko, kalau pengaturan produksi DOC memang tidak bisa dilakukan, hendaknya KPPU mengingatkan sejak awal. Jangan tiba-tiba menghentikan di jalan dan mempersoalkan apkir dini.

Segmen peternak rakyat
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Srie Agustina, Jumat, di Jakarta, mengatakan, Ditjen Perdagangan Dalam Negeri telah mengeluarkan surat imbauan kepada 12 perusahaan besar yang bergerak di sektor peternakan ayam. Surat bernomor 213/PDN/SD/02/2016 itu telah diberikan kepada perusahaan-perusahaan itu pada 24 Februari 2016.

Dalam surat itu, pemerintah meminta perusahaan-perusahaan itu jangan mengambil segmen pasar peternak rakyat. Segmen pasar peternak rakyat sebesar 20 persen, tetapi belakangan ini segmen itu berkurang menjadi 10 persen. Kami meminta agar mereka mengambil segmen lain, seperti hotel, restoran, dan ritel di supermarket atau swalayan.

Pemerintah meminta perusahaan-perusahaan itu menjual DOC dengan harga wajar kepada peternak rakyat, dan jangan dikaitkan dengan pakan. Mereka juga diminta mengelola stok DOC dengan daya serap pasar masing-masing perusahaan.
Anjloknya harga daging ayam hingga Rp 9.000 per kilogram di kandang peternak sejak pertengahan Februari lalu di berbagai sentra produksi ayam pedaging di Indonesia merupakan yang terburuk sejak 10 tahun terakhir. Padahal, selama Januari 2016 harga ayam hidup di kandang peternak rakyat di atas Rp 25.000 per kg.

Di pasar-pasar tradisional, seperti di Kota Bandung, Serang (Banten), Blitar (Jawa Timur), dan Lampung, misalnya, harga daging ayam karkas (yang sudah dibersihkan) berkisar Rp 39.000-Rp 40.000 per kg.

Baik selama harga tinggi maupun selama empat pekan saat harga rendah, pemda dan kementerian terkait hanya bisa mengimbau. Pemerintah tidak memiliki kemampuan memberikan solusi yang tepat.

”Kami berharap KPPU bisa membantu mengatasi persoalan ini sebab usaha perunggasan ini sudah tidak sehat,” ujar Formatur Perhimpunan Peternak Unggas Indonesia Waryo Sahru di Bandung, Jumat.

Seperti disampaikan dalam unjuk rasa para peternak rakyat di Jakarta, Selasa (1/3), masalah perunggasan ini telah berproses sejak Januari. Hal itu disebabkan kelebihan DOC dan kelebihan pasokan ayam pada saat panen. Akibatnya, harga ayam hidup anjlok hingga ke bawah harga pokok produksinya. (DMU/CHE/ETA/VIO/BAY/AIN/HEN/MAS)/KOMPAS cetak

Haddeh.. Be’en… Kakkeh…

Judul dari Mas Heru :
Jam kerja pedagang kecil ikan di Malang Timur..

Sarapan pagi agak kesiangan. Maklum keasyikan browsing. Warung langganan sudah tutup. Saya lihat di dekat RS Bersalin, ada warung. Ternyata masakannya boleh juga. Lodeh, bergedel tahu sama tempe Malang. Ada seorang bapak muda, ternyata mengantar istrinya sedang periksa.

Penyakit saya kambuh. Si Bapak jadi obyek wawancara saya.

Sy : Aktivitas sehari-hari apa, pak ?
Bp: Jual ikan (air tawar). Gurameh 30.000 sekilo. Mujahir 22.000 sekilo. Nila 25.000. Saya ambil ikan dari pasar Gadang, saya bawa ke desa istri saya, daerah Poncokusumo (kecamatan di lereng barat Semeru).

Sy: Jam berapa ke pasar Gadang ? Sepertinya jam 3.00 atau 4.00.
Bp: Tidak. Saya berangkat jam 10.00 malam. Jam 1.00 atau 2.00 kembali ke rumah.

Sy : Aman di jalan, kalau malam ? Daerah yang dilewati khan masih sepi ?
Bp : Yah, saya lillahi ta’ala. Selama ini aman-aman saja.

Sy : Berapa modalnya setiap hari untuk beli ikan ?
Bp : Seribu sampai seribu limaratus (maksudnya satu juta sampai satu juta lima ratus). Saya dapat sekitar 40 kg ikan segar. Saya bonceng pakai sepeda motor.

Sy : Bapak asal dari daerah mana ?
Bp : Bantur… Gondanglegi (Malang selatan). Tapi saya asal Madura, Bangkalan.

Sy : Wah, saya orang Jawa Timur, kok ndhak bisa berbahasa Madura, yah ?
Bp : Haddeh, Be’en, Kakeh…..

Sy : Maksudnya ?
Bp : Itu artinya kamu.

Sy :… Ooooo… terimakasih.

Malang Tenggara, awal Maret 2016

temuan hasil blusukan harga beras beda

Mentan Mengaku Dapat Temuan yang Berbeda dari BPS soal Harga Gabah
Kamis, 3 Maret 2016 | 11:23 WIB

harga beras
Menteri Pertanian Amran Sulaiman saat melakukam kunjungan kerja ke desa Mernek, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap, Senin (29/02/2016)

JAKARTA, KOMPAS.com – Dari kunjungan kerjanya di berbagai daerah, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mendapatkan temuan yang berbeda dari data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait harga gabah.

Melalui keterangan tertulisnya, Kamis (3/3/2016), Amran menyebutkan harga gabah di daerah-daerah tersebut lebih rendah dari Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Padahal, sebelumnya BPS telah merilis harga gabah sudah lebih tinggi dibandingkan HPP.

Di Sleman dan Sragen misalnya, harga gabah kering panen (GKP) pada saat dikunjungi sebesar Rp 3.400 per kilogram (Kg). Sedangkan harga GKP di Ngawi malah lebih rendah lagi, yaitu Rp 3.200 per Kg.

Sukiman, salah seorang petani Sragen mengeluh kepada Amran, jatuhnya harga GKP lantaran Bulog tidak menyerap produksi mereka.

Mendengar keluhan tersebut, Amran langsung meminta Bulog agar membeli segera gabah yang sedang dipanen petani.

“Saya minta bulog turun langsung beli gabah ke petani, saya minta diawasi oleh Dandim dan Aparat Kepolisian. Pemerintah harus hadir buat bela petani dan beri solusi,” kata Amran.

Sindir Mendag
Sementara itu, Amran menyampaikan, sejumlah petani di desa Ambarwangun, Kebumen, Jawa Tengah, mengecam keras Indonesia mengimpor beras.

Amran menyebut, salah seorang petani bernama Mujiono menghampirinya dan menyampaikan kondisi pertanian di daerah tersebut.

“Desa kami punya sawah yang melimpah, bapak bisa lihat sendiri makanya saya minta supaya pemerintah tidak impor beras,” kata Amran menirukan ucapan Mujiono.

Merespons pernyataan petani itu, Amran pun bertanya siapa yang berencana mengimpor beras. Amran bilang, Mujiono mengetahui rencana impor dari pemberitaan.

“Yang mengimpor pemerintah, Menteri Perdagangan RI, temennya bapak kan?” ucap Amran menirukan Mujiono.

Menanggapi hal tersebut, Amran pun berjanji akan mengendalikan impor beras. “Kalau bapak mendengar ada Rp 1.000 uang negara meleset, saya mundur jadi Menteri sebab swasembada ada di tangan mereka,” pungkas Amran.

Penulis : Estu Suryowati
Editor : Bambang Priyo Jatmiko

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/03/03/112326126/Mentan.Mengaku.Dapat.Temuan.yang.Berbeda.dari.BPS.soal.Harga.Gabah