Nilai Bisnis Unggas Rp 450 Triliun

Nilai Bisnis Unggas Rp 450 Triliun
Menggiurkan untuk Kartel

JAKARTA, Baranews.co – Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha M Syarkawi Rauf mengatakan, volume bisnis perunggasan dari hulu sampai hilir mencapai Rp 450 triliun per tahun. Nilai bisnis tersebut sangat menggiurkan bagi pelaku usaha untuk melakukan kartel dan monopoli.

Terbukti, kondisi bisnis perunggasan nasional dalam lima tahun terakhir sejak 2009 hingga sekarang berubah total proporsinya. Sebelum tahun 2009, usaha ternak ayam rakyat/mandiri porsinya 80 persen, sedangkan perusahaan atau integrator hanya 20 persen.

”Dalam waktu lima tahun, kondisinya berkebalikan. Peternak mandiri hanya mendapat porsi 20 persen dan 80 persennya integrator. Ini menunjukkan betapa hebatnya integrator terus menguasai produksi dan pasar,” ujar Syarkawi, Jumat (4/3), di Jakarta.

Kondisi yang sama berlaku bagi bisnis perunggasan terkait pembibitan atau produksi anak ayam (day old chicken/DOC) dan pakan. Berdasarkan data,dua perusahaan itu saja sudahmenguasai 80 persen.

Pertumbuhan dan penguasaan bisnis integrator sangat cepat, apalagi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), yang memperbolehkan integrator masuk bisnis budidaya ayam yang sebelumnya dijalankan peternak mandiri. Selain itu, mereka juga bisa menjual ayam ke pasar tradisional yang sebelumnya diisi ayam dari peternak mandiri.

”Industri perunggasan nasional harus ditata, kalau perlu kembali ke aturan sebelum UU 18/2009,” kata Syarkawi.
Menurut Syarkawi, ada dasar instruksi Dirjen PKH Kementerian Pertanian (Kementan) untuk melakukan kesepakatan pengaturan produksi bibit ayam. ”Tetapi, akan diperiksa nanti siapa yang berinisiatif melakukan pengurangan produksi,” katanya.

Fakta lain ditemukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bahwa dengan pengurangan produksi DOC, harga DOC di pasaran naik. Peternak mandiri kesulitan mendapat DOC. Kalaupun ada, kualitasnya rendah dan harganya mahal.
”Yang akan dibuktikan juga, ternyata setelah pemotongan produksi DOC, harga ayam juga jatuh. Lalu ke mana larinya DOC kalau akhirnya juga surplus produksi,” katanya.

Ketua Umum Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia Singgih Januratmoko mengatakan, ketika perunggasan masih bertumpu pada UU 6/1967, ada pembagian pasar dan usaha antara peternak mandiri dan integrator.
Integrator tidak masuk usaha budidaya. Pasar integrator diarahkan untuk ekspor, tidak masuk di dalam negeri, apalagi di pasar tradisional. Sebab, integrator mempunyai kemampuan, baik secara modal maupun teknologi untuk bersaing.

Menjalankan instruksi
Senior Vice President Head and Marketing Sales Feed Division PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk Budiarto Soebijanto mengatakan, masalah utama yang terjadi sekarang adalah dampak dari pasokan ayam yang berlebih ke pasar. Kalau harga ayam terus rendah, peternak akan merugi sehingga apkir dini dilakukan.

Kesepakatan mengatur atau mengurangi pasokan DOC berawal dari jeritan peternak yang harga jual ayamnya terus-menerus rendah karena kelebihan pasokan DOC. Pemerintah melalui Kementan, dalam hal ini Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Muladno, menginstruksikan perusahaan bibit ayam melakukan pengurangan produksi.

Instruksi Dirjen PKH Kementan itu tertuang dalam surat tertanggal 15 Oktober 2015 tentang penyesuaian populasi induk ayam (parent stock/PS). Juga surat Dirjen PKH tanggal 23 November 2015 perihal apkir dini bibit ayam ras.
”Instruksi itu juga dengan dukungan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman,” katanya.

Dalam rencana awal akan dilakukan apkir dini untuk 6 juta ekor PS dalam tiga tahap. Dengan apkir dini PS sebanyak 6 juta ekor, diharapkan kelebihan produksi DOC berkurang. Dengan demikian, pasokan ayam pedaging ke pasar akan berkurang.

Kebutuhan DOC per minggu dalam kondisi normal 45 juta ekor, adapun pada saat itu produksinya 65 juta ekor. Apkir dini PS pada tahap I sukses dengan 2 juta ekor PS dipotong. Berikutnya, tahap II apkir dini PS 2 juta ekor lagi, tetapi baru terlaksana 1 juta ekor karena KPPU menginstruksikan Dirjen PKH Kementan menghentikannya.

Menurut Budiarto, pelaku usaha tidak dalam posisi bisa memilih. Sebab, surat Dirjen PKH Kementan untuk melakukan apkir dini sifatnya segera dan harus dilakukan. Kalau apkir tidak dilakukan, perusahaan akan diberi sanksi sesuai poin ke-5 surat Dirjen PKH tertanggal 23 November 2015. ”Kami tak menjalankan instruksi salah, menjalankan instruksi dipersoalkan KPPU,” katanya.

Hal senada disampaikan Eko Parwanto, kuasa direksi PT Taat Indah Bersinar. Menurut Eko, kalau pengaturan produksi DOC memang tidak bisa dilakukan, hendaknya KPPU mengingatkan sejak awal. Jangan tiba-tiba menghentikan di jalan dan mempersoalkan apkir dini.

Segmen peternak rakyat
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Srie Agustina, Jumat, di Jakarta, mengatakan, Ditjen Perdagangan Dalam Negeri telah mengeluarkan surat imbauan kepada 12 perusahaan besar yang bergerak di sektor peternakan ayam. Surat bernomor 213/PDN/SD/02/2016 itu telah diberikan kepada perusahaan-perusahaan itu pada 24 Februari 2016.

Dalam surat itu, pemerintah meminta perusahaan-perusahaan itu jangan mengambil segmen pasar peternak rakyat. Segmen pasar peternak rakyat sebesar 20 persen, tetapi belakangan ini segmen itu berkurang menjadi 10 persen. Kami meminta agar mereka mengambil segmen lain, seperti hotel, restoran, dan ritel di supermarket atau swalayan.

Pemerintah meminta perusahaan-perusahaan itu menjual DOC dengan harga wajar kepada peternak rakyat, dan jangan dikaitkan dengan pakan. Mereka juga diminta mengelola stok DOC dengan daya serap pasar masing-masing perusahaan.
Anjloknya harga daging ayam hingga Rp 9.000 per kilogram di kandang peternak sejak pertengahan Februari lalu di berbagai sentra produksi ayam pedaging di Indonesia merupakan yang terburuk sejak 10 tahun terakhir. Padahal, selama Januari 2016 harga ayam hidup di kandang peternak rakyat di atas Rp 25.000 per kg.

Di pasar-pasar tradisional, seperti di Kota Bandung, Serang (Banten), Blitar (Jawa Timur), dan Lampung, misalnya, harga daging ayam karkas (yang sudah dibersihkan) berkisar Rp 39.000-Rp 40.000 per kg.

Baik selama harga tinggi maupun selama empat pekan saat harga rendah, pemda dan kementerian terkait hanya bisa mengimbau. Pemerintah tidak memiliki kemampuan memberikan solusi yang tepat.

”Kami berharap KPPU bisa membantu mengatasi persoalan ini sebab usaha perunggasan ini sudah tidak sehat,” ujar Formatur Perhimpunan Peternak Unggas Indonesia Waryo Sahru di Bandung, Jumat.

Seperti disampaikan dalam unjuk rasa para peternak rakyat di Jakarta, Selasa (1/3), masalah perunggasan ini telah berproses sejak Januari. Hal itu disebabkan kelebihan DOC dan kelebihan pasokan ayam pada saat panen. Akibatnya, harga ayam hidup anjlok hingga ke bawah harga pokok produksinya. (DMU/CHE/ETA/VIO/BAY/AIN/HEN/MAS)/KOMPAS cetak

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s