pungli dihapus – tarif turun

Pungli Dihapus, Organda Jamin Turun Tarif
Kamis, 22 Januari 2009 | 08:50 WIB

PADANG, KAMIS — Ketua Umum Organda UT Murphy Hutagalung memastikan Organda segera menurunkan tarif angkutan bila pemerintah berani menjamin seluruh pungutan liar atas angkutan penumpang dan barang bisa dihapuskan.

“Organda tidak keberatan menurunkan tarif angkutan bila pungli (pungutan liar) oleh aparat dan preman bisa ditiadakan,” kata Murphy dalam sambutan penutupan Musyawarah Kerja Nasional Organda di Padang.

Dari penelitian The Asia Foundation yang disampaikan tahun 2008 disebutkan bahwa pungutan di jalan untuk angkutan barang rata-rata Rp 532.000 per bulan. Penelitian yang dilakukan di sejumlah daerah di Indonesia itu menunjukkan bahwa pungutan resmi dan tidak resmi dibagi dalam tiga pos, yakni polisi-preman-dishub, jembatan timbang, serta retribusi. Kebutuhan itu belum termasuk biaya rutin keamanan rata-rata Rp 60.000 per bulan, dan biaya perizinan Rp 61.000 per bulan.

Murphy mengatakan, selama ini Organda selalu dituntut memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Namun, Organda mempunyai aneka masalah yang tidak bisa diselesaikan sendiri oleh organisasi. Selain masalah sarana, infrastruktur, dan ketidakberpihakan peraturan pada transportasi darat, persoalan yang cukup pelik harus dipikul oleh Organda adalah pungli.

Karena itulah, penurunan BBM oleh pemerintah sejak tanggal 15 Januari lalu hanya memberikan pengaruh sangat sedikit kepada pengusaha transportasi darat. Belum lagi harga onderdil yang hingga kini terus melambung 20-100 persen.

Hemat Rp 20 triliun

Ketua Departemen Angkutan dan Prasarana Organda Rudy Thehamihardja memperkirakan, dana yang bisa dihemat bila pungli diberantas total hampir mencapai Rp 20 triliun per tahun di seluruh Indonesia.

Soedirman, Ketua Dewan Pimpinan Unit Angkutan Khusus Pelabuhan Organda DKI Jakarta, mengatakan, untuk kebutuhan uji berkala atau KIR, biaya resmi Rp 75.000-Rp 90.000 per mobil, nyaris tidak berlaku. Pemilik mobil diharuskan membayar hingga Rp 300.000 untuk mendapatkan surat uji berkala.

“Kalau kita mengikuti ongkos resmi, KIR tidak akan keluar karena ada aneka persoalan seperti ada kebocoran, bagian mobil yang keropos, dan sebagainya. Padahal, uji berkala itu dilakukan tiap 6 bulan sekali. Itu baru salah satu contoh pengurusan surat izin. Belum lagi untuk perpanjangan STNK, izin trayek, dan sebagainya,” kata Soedirman.

Ketua Departemen Penelitian dan Pengembangan DPP Organda Tejokusumo mengatakan, pemberantasan pungli membutuhkan pemimpin yang berani bersikap meninggalkan pungli yang telanjur dibiarkan puluhan tahun ini. Dengan kepemimpinan yang kuat, ada harapan untuk menghapus pungli. (Agnes Rita Sulistyawaty )

sumber:
kompasCom

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s