sanksi indisipliner bagi 510 PNS Depkeu

Diketemukannya amplop berisi uang 500.000 rupiah oleh KPK di Tanjung Priok, mengindikasikan adanya penyimpangan penerimaan negara yang jauh lebih besar dari nilai itu.

Suap, adalah salah satu bentuk tindakan indisipliner. Jika sanksi pertama diabaikan, dan tindak indisipliner itu diulangi lagi, itu akan menjadi penyakit kronis bagi birokrasi, yang katanya mengemban amanat dari rakyat sebagai tax payer. Pemecatan saja sebenarnya itu sanksi yang terlalu ringan.

Sanksi Indisipliner bagi 510 PNS Depkeu
Birokrasi : Sabtu, 20 Desember 2008 | 01:09 WIB

Jakarta, Kompas – Sebanyak 510 pegawai negeri sipil di lingkungan Departemen Keuangan mendapat sanksi indisipliner. Dari jumlah itu, 39 orang di antaranya diberhentikan, dalam kurun waktu Januari-Desember 2008, karena telah melakukan tindakan indisipliner berat.

Pemberhentian para pegawai negeri sipil (PNS) itu dilakukan oleh Menteri Keuangan sekaligus Pelaksana Jabatan Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati. Demikian disampaikan Kepala Biro Humas Departemen Keuangan (Depkeu) Samsuar Said, Jumat (19/12) di Jakarta.

”Pemberian sanksi tersebut bagian dari reformasi birokrasi yang dijalankan di Depkeu. Ini dilakukan dalam rangka menciptakan tata kelola yang baik dan bersih sehingga, selain sanksi, kami juga memberikan penghargaan,” ujar Samsuar.

Samsuar menjelaskan, keputusan memberhentikan 39 PNS dilakukan setelah berbagai proses awal tidak dihiraukan. Proses awal itu meliputi pemberian surat peringatan I-III, penundaan kenaikan gaji berkala, penurunan gaji, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat, dan pembebasan dari jabatan.

Setelah semua proses awal dilakukan, tetapi PNS bersangkutan tidak juga jera, sanksi pemberhentian sementara dari jabatan diberikan, selanjutnya pemberhentian dengan atau tidak dengan hormat sebagai PNS.

Catatan Kompas menunjukkan, kasus besar yang mencoreng nama Depkeu adalah saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan inspeksi mendadak ke Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tanjung Priok, 30 Mei 2008. Setelah inspeksi, dari 69 pegawai yang bekerja sebagai Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen di KPU Tanjung Priok, hanya 17 orang yang oleh Depkeu dinilai bersih dari dugaan suap.

Penyuapan

Adapun empat pegawai dinilai telah melanggar kode etik berupa penyuapan dan langsung dibebastugaskan untuk selanjutnya diberhentikan dari statusnya sebagai PNS.

Dalam inspeksi itu, KPK menemukan sejumlah amplop berisi uang dengan total nilai Rp 500 juta, yang diindikasi sebagai uang suap. Setelah kejadian itu, kegiatan pemeriksaan fisik barang dan dokumen ekspor dan impor barang di Pelabuhan Tanjung Priok menjadi lebih ketat.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok Jakarta juga menjadi bagian dari reformasi birokrasi di Depkeu, tetapi belum memberikan hasil yang diinginkan. (OIN)

sumber
kompasCetak

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s