good governance dianggap menjengkelkan

Sulit menyerahkan pengawasan ke pihak lain, jika hal itu akan menutup peluang aksi ambil untung, bagi mereka yang mengaku pengemban amanat publik.

Good Governance Masih Dianggap Beban
Penulis : Haryo Prasetyo : Jumat, 28 2008 18:36 WIB

JAKARTA–MI:Good governance di Indonesia masih dianggap sebagai beban. Padahal bila diimplementasikan secara optimal akan meningkatkan citra dan iklim kondisif di segala bidang yang menunjang investasi dan perekonomian.

Pengamat ekonomi Faisal Basri mengatakan hal tersebut kepada Media Indonesia di sela-sela forum the 2nd Annual Top Executive Forum on Governance yang ditutup di Jimbaran, Bali, Jumat (28/11).

Faisal mengatakan good goverance sebaiknya tidak dianggap sebagai beban, tetapi sebuah kebutuhan untuk mengaplikasikan manajemen organisasi baik di pemerintahan maupun swasta, pusat maupun daerah agar berjalan optimal dan berkelanjutan. “Semestinya, good governance bukan sekadar standard operation procedure atau check list untuk mengetahui mana yang sudah dilaksanakan mana yang belum. Ia harus dipandang sebagai penanaman nilai-nilai sehingga tidak dianggap menjadi beban atau cost,” kata Faisal.

Gubernur Gorontalo Fadel Mohamad yang menjadi salah satu pembicara dalam forum itu mengatakan sesungguhnya konsep good governance di pemerintah tidak berbeda dengan yang dijalankan di perusahaan. “Pada level perusahaan, penerapan good governance mengacu pada transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, profesionalitas, yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan. Pada level pemerintahan di daerah, prinsip yang sama juga berlaku untuk membuat sasaran pembangunan di daerah terwujud,” kata Fadel.

Sementara Shanti L Pusposucipto, chairman Samudera Indonesia mengatakan kunci dasar penerapan praktik good corporate governance (GCG), selain dilakukan asas kejujuran dan ketegasan, prinsip lain yang tak boleh ditinggalkan adalah profesionalisme. Ia memaparkan pengalaman GCG di perusahaannya.

“Saya digaji bukan sebagai anak pendiri Samudera Indonesia, Soedarpo, tetapi sebagai profesional. Saya mencari karir sendiri dengan gaji pertama Rp60 ribu sebulan. Saya tidak pernah dipersiapkan menjadi pengganti. Saya masuk karena kepakaran saya di bidang teknologi informasi bukan karena ayah saya,” jelasnya.

Dalam kaitan itu ia mengatakan penerapan GCG dalam perusahaan yang dirintis keluarga di Indonesia adalah bagaimana menjaga hubungan dengan direksi tanpa mengaitkan dengan keluarga. Prinsip lama seperti jujur, integritas, dan profesional untuk bergerak di jalan yang benar, kata Shanti, harus menjadi sistem nilai yang dianut organisasi.

Ketua Komisi Nasional Kebijakan Governance Mas Acmad Daniri mengatakan forum eksekutif tersebut akan diadakan setiap tahun dan diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi peningkatan good governance di Indonesia. (Har/OL-06)

sumber : MediaIndonesia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s