UMK Masih di Bawah Nilai KHL

Sanggupkah para boss yang memiliki banyak anak buah dan buruh itu untuk hidup dengan gaji yang senilai dengan yang diterima oleh para buruhnya ?

Will the boss want to receive a salary worth with that received by the labours?

UMK Masih di Bawah Nilai KHL
Ketenagakerjaan : Rabu, 19 November 2008 | 01:35 WIB

Serang, Kompas – Upah minimum kabupaten/kota yang direkomendasikan sejumlah bupati/wali kota di Provinsi Banten masih di bawah nilai kebutuhan hidup layak. Selain membuat kalangan buruh kecewa, hal itu juga tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Salah satunya upah minimum kabupaten/kota (UMK) yang direkomendasikan Bupati Serang Taufik Nuriman. Setelah Dewan Pengupahan Kabupaten (DPK) gagal menetapkan satu usulan UMK, Bupati menetapkan UMK 2009 sebesar Rp 1,030 juta.

Besaran UMK itu ditetapkan setelah Bupati Taufik memanggil dan mempertemukan perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan perwakilan buruh, Selasa (18/11). Pertemuan dilakukan karena setelah empat kali menggelar rapat, DPK yang terdiri dari perwakilan buruh, Apindo, dan Dinas Tenaga Kerja tidak berhasil menyepakati besaran UMK.

Namun, penetapan rekomendasi UMK Rp 1,030 juta itu belum bisa memuaskan kalangan buruh. Asosiasi Serikat Pekerja dan Serikat Buruh (ASPSB) menilai, angka UMK itu masih jauh di bawah nilai KHL, yakni hanya 97 persen dari nilai KHL sebesar Rp 1,061 juta.

Selain Kabupaten Serang, UMK Cilegon yang ditetapkan Wali Kota Tubagus Aat Syafaat juga masih di bawah nilai KHL. Wali Kota merekomendasikan angka UMK 2009 sebesar Rp 1,099 juta, atau 94 persen dari nilai KHL Rp 1,169 juta.

Penetapan itu juga mendapat protes dari kalangan buruh, yang meminta UMK ditetapkan sesuai KHL, yakni sebesar Rp 1,169 juta. Seperti diamanatkan Pasal 89 UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, upah minimum diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak.

”Bukan masalah puas atau tidak puas, tetapi sekarang ada penurunan nilai UMK. Tahun lalu UMK ditetapkan 99,8 persen KHL, sekarang malah turun hanya 94 persen KHL,” demikian penjelasan Siti Nur Azizah, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kota Cilegon.

Ancam demo

Merasa tidak puas dengan rekomendasi UMK oleh bupati/wali kota, para buruh mengancam akan demo. Mereka akan mendesak Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah menetapkan UMK sesuai dengan KHL.

Selain itu, buruh juga akan meminta Gubernur untuk tidak menggunakan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri dalam menetapkan UMK 2009. SKB itu mengatur kenaikan besaran upah minimum tidak boleh di atas angka pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6 persen. Meski dibuat untuk mengantisipasi krisis ekonomi global, ketentuan upah minimum dalam SKB itu justru bertentangan dengan UU No 13/2003.

Sebanyak 3.000 buruh dijadwalkan akan berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Banten hari Rabu (19/11) ini. Sementara itu, UMK tahun 2009 ditargetkan dapat ditetapkan oleh Gubernur pada Kamis, 20 November. (NTA)

sumber: kompasCetak

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s