reformasikan upah

Sistem Pengupahan Harus Direformasi
Ketenagakerjaan: Selasa, 26 Agustus 2008 | 01:00 WIB

Jakarta, Kompas – Sistem pengupahan tenaga kerja yang berlaku saat ini harus segera direformasi. Pola penyusunan upah yang lebih mengedepankan pertumbuhan perekonomian atau tingkat inflasi dinilai tak adil karena tidak secara langsung mencerminkan kinerja usaha.

Implementasi upah minimum pun juga tidak pernah mulus, baik di tingkat daerah maupun industri. Dampaknya, konflik hubungan industrial sulit dicegah.

Berbagai persoalan berkait pengupahan ini mencuat dalam Forum Konsultasi dan Komunikasi Dewan Pengupahan se-Indonesia, Senin (25/8) di Jakarta. Forum ini dibuka Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie dan dihadiri Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno.

Sekjen Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (K-SBSI) Idin Rosidin mengatakan, upah minimum ditetapkan berdasarkan faktor kebutuhan hidup layak (KHL), pasar kerja, pertumbuhan ekonomi, produktivitas, dan perusahaan marjinal.

”Upah harus naik karena KHL terus bertambah, sedangkan pengusaha keberatan dengan alasan kenaikan upah bisa memarjinalkan usahanya,” katanya.

Upah sulit naik di atas inflasi sehingga pekerja hidup di sekitar garis kemiskinan.

Sebanyak 52,1 juta orang dari 109 juta pekerja ber-gaji kurang dari 2 dollar AS per hari (sekitar Rp 18.000 dengan kurs Rp 9.000 per dollar AS).

Belum setara

Upah minimum membuat pekerja sulit menuntut upah lebih tinggi saat laba perusahaan tempat mereka bekerja tumbuh lebih besar dari inflasi. Oleh karena itu, K-SBSI menilai penetapan upah sebaiknya cukup secara bipartit di tingkat perusahaan.

Menurut Deputi Menneg Bappenas Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Bambang Widianto, optimalisasi forum bipartit tingkat perusahaan sangat mendesak untuk negosiasi upah. Namun, hal ini masih terkendala belum terciptanya kesetaraan pekerja dan pengusaha.

”Tantangannya adalah membangun mekanisme perundingan. Pekerjaan rumah pemerintah adalah memberdayakan serikat pekerja dan pengusaha agar mau bernegosiasi dengan prinsip kesetaraan,” kata Bambang. (ham)

sumber : sistem.pengupahan.harus.direformasi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s