kerakusan

Kerakusan di Sektor Batu Bara
MediaIndonesia:Kamis, 07 Agustus 2008 00:01 WIB

PEMERINTAH mencekal sejumlah petinggi enam perusahaan batu bara yang sengaja tidak mau membayar royalti kepada negara sekitar Rp3,3 triliun. Mereka membangkang sejak 2001.

Lima perusahaan yang membangkang itu adalah pemain-pemain utama di sektor batu bara yang sekarang–bahkan sejak 2001–menikmati rezeki nomplok dari kenaikan harga batu bara di pasar dunia yang berlipat ganda. Mereka tiba-tiba menjadi orang-orang kaya kelas dunia karena rezeki batu bara itu.

Kalau demikian, mengapa membangkang? Mereka toh tidak kekurangan uang untuk membayar royalti. Mereka tidak dalam krisis keuangan sehingga akan bangkrut kalau membayar royalti.

Jadi, apa maksud pembangkangan? Mungkin merasa kuat dan karena itu ingin melawan negara. Regulasi di sektor pertambangan, termasuk batu bara, memperlihatkan posisi tawar pemerintah yang lemah. Dulu pemerintah memberlakukan batu bara sebagai barang kena pajak pertambahan nilai. Dengan ketentuan itu, pengusaha batu bara menikmati restitusi.

Tetapi sejak 2000 pemerintah mengubah kebijakan. Batu bara tidak lagi menjadi barang kena pajak sehingga pengusaha kehilangan hak atas restitusi.

Ini rupanya biang pembangkangan. Karena merasa kuat, mereka menahan royalti karena kehilangan restitusi. Apakah para pengusaha batu bara berhak melakukan itu? Layaknya, ketika peraturan diubah, semua harus patuh. Bersengketa boleh, tetapi kewajiban jalan terus.

Pemerintah mungkin saja dianggap ingkar janji ketika menerbitkan Peraturan Pemerintah No 144/2000 yang menyebabkan pengusaha batu bara kehilangan restitusi. Pertanyaannya, apakah kehilangan restitusi itu begitu hebatnya sampai mengancam eksistensi perusahaan? Rasanya tidak.

Ketika para pengusaha itu mengajukan gugatan ke pengadilan niaga dan memenanginya, mereka sesungguhnya sedang memperlihatkan keangkuhan luar biasa. Mereka hanya ingin untung, tetapi rugi sedikit saja tidak mau.

Walaupun disebut sebagai penerimaan negara bukan pajak, royalti tetaplah kewajiban terhadap negara. Sebagai kewajiban, haruslah ada sanksi tegas terhadap pelanggaran, apalagi pembangkangan seperti itu.

Bila koruptor yang menjarah uang rakyat ratusan juta dibui, pengemplang Rp3,3 triliun royalti batu bara mau diperlakukan sebagai pahlawan? Di tengah krisis keuangan yang sedang melanda, kesengajaan menahan penerimaan negara sebanyak Rp3,3 triliun harus dianggap sebagai kejahatan ekonomi atau subversi.

Ada aspek ketidakadilan dari pembangkangan itu. Royalti yang sengaja ditahan-tahan itu adalah hak 230 juta rakyat Indonesia. Hak rakyat banyak itu tidak boleh dikorbankan hanya karena restitusi yang dinikmati segelintir perusahaan.

Beberapa waktu lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumpulkan para pengusaha–termasuk pengusaha batu bara–agar mau berbagi dalam kesulitan. Atau dengan istilah keren, sharing the pain.

Setelah melihat kelakuan para pengusaha batu bara yang membangkang di tengah kenikmatan rezeki yang berlipat ganda, apa dan manakah bukti bahwa mereka berbagi kesulitan dengan warga bangsa yang sedang menderita? Padahal batu bara, menurut perintah UUD 1945, adalah kekayaan alam yang harus dikelola untuk sebesar-besarnya bagi kemaslahatan rakyat.

Sharing the pain yang diminta pemerintah kehilangan makna ketika ternyata di antara perusahaan batu bara yang membangkang itu milik Aburizal Bakrie, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat.

Kalau begini, bagaimana kita memaknai sharing the pain?

Komentar:
Pengin sharing the pain ?
Masih banyak yang berpersepsi : Jangan ganggu margin keuntungan kami….
😦

sumber : Media Indonesia 07 agustus 2008

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s