layanan satu atap sumut

Awal 2009, Seluruh Pemda di Sumut Sepakat Terapkan Sistem Pelayanan Satu Atap
Medan, 04-08-2008

Seluruh pemerintah daerah (Pemda) di Sumatera Utara sepakat untuk memudahkan pelayanan perijinan yang ada demi menarik minat investor berinvestasi melalui penerapan Sistem Pelayanan Satu Atap (Samsat) atau sistem One Stop Service (OSS) pada awal 2009. Guna optimalisasi penerapan OSS itu, waktu lima bulan ke depan diharapkan dimanfaatkan seluruh pemda untuk mempersiapkan sarana, prasarana dan sumber daya manusia (SDM) di daerahnya masing-masing.

Kesepakatan itu merupakan kesimpulan rapat penerapan Samsat di 28 kabupaten dan kota Sumut yang digelar di Kantor Gubernur Sumut di Medan, baru-baru ini.

Rapat tersebut dipimpin Sekdaprov Sumut Dr RE Nainggolan MM dan dihadiri seluruh Sekda kabupaten dan kota, termasuk Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumut Sujono, Kepala Inspektorat Pemprov Sumut Nurdin Lubis SH, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pemprov Sumut T Azwar Aziz.

Menurut Dr Nainggolan, dari 28 pemda di Sumut, dua di antaranya yakni Pemkab Serdang Bedagai dan Pemkab Mandailing Natal sudah menerapkan sistem OSS.

(implementasi [1])
Pemkab Sergai dibawah pimpinan Bupati HT Erry Nuradi sejak Januari 2006 sudah menerapkan sistem OSS terhadap delapan jenis perijinan. Sampai Juli 2008, Pemkab Sergai sudah meningkatkan jumlah perijinan dalam sistem OSS hingga menjadi 23 jenis.

Penerapan sistem OSS di Sergai praktis menambah pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setempat. Tercatat, hingga Desember 2006 PAD Sergai mencapai 83,55 persen (Rp773 juta) dibanding Desember 2005, dan mencapai 121,84 persen (Rp1,22 miliar) pada Desember 2007 dibanding Desember 2006.

(implementasi [2])
Sedangkan Pemkab Madina yang baru menerapkan sistem OSS pada 2008, menurut DR Nainggolan akan meyederhanakan sistem perijinan bagi 12 jenis terkait bidang perekonomian dan investasi.

“Untuk dua pemda lagi yakni Pemko Tanjung Balai dan Pemkab Samosir, penerapan sistem OSS-nya sedang tahap persiapan. Sementara 24 pemda lagi, diberi waktu lima bulan untuk menyiapkan sarana, prasarana dan SDM-nya masing-masing guna penerapan sistem OSS, sehingga awal 2009 seluruhnya sudah mengaplikasikannya,” ujar Dr Nainggolan.

Akan Bantu
(tujuannya)
Di pertemuan itu, Kepala BPKP Perwakilan Sumut Sujono menjelaskan pihaknya akan membantu upaya Pemprov Sumut menyederhanakan proses sejumlah perijinan yang ada guna menarik minat investor berinvestasi di daerah tersebut.

(caranya)
“Kita akan melakukan kajian terhadap sejumlah perijinan di Balai Besar Penelitian Obat dan Makanan (BB POM) Medan. Kemudian di PT PLN Wilayah Sumut dan jajarannya, serta di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Medan,” ucap Sujono.

Kepala Balitbang Sumut T Azwar Aziz menambahkan, optimalisasi penerapan OSS di Sumut itu diharapkan pihaknya tetap di bawah kordinasi Pemprov Sumut terutama terhadap penyeragaman sejumlah perijinan di kabupaten dan kota yang satu dengan lainnya berbeda-beda.

(manfaatnya [1])
“Paling tidak di bawah kordinasi Pemprov Sumut itu, sejumlah perijinan yang berbeda-beda di kabupaten dan kota tadi bisa disederhanakan dengan satu pola penyeragaman yang sama,” ujarnya.

(manfaatnya [2])
“Kita berharap, finalisasi penerapan sistem OSS di Sumut bisa dikordinasikan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif di seluruh tingkatan pemerintahan. Sehingga awal 2009, penerapannya bisa segera dilakukan,” katanya. (Analisa)

sumber:
bainfokomsumut
ina.go.id

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s