Rapikan SisInfo Hutang Negara

Komentar:
Laporan Utang Negara Tidak Wajar ? Bukan tidak mungkin disebabkan sistem informasi pengelolaan hutang negara memang tidak rapi dan tidak terintegrasi. Kenapa demikian ? Mungkin biar muncul wilayah abu-abu, yang memudahkan penyimpangan.

salam,
wa

BPK Nilai Laporan Utang Negara Tidak Wajar
Penulis : Asep Toha,Kamis, 12 Juni 2008 17:07 WIB

JAKARTA–MI: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai laporan saldo utang dan bunga pinjaman luar negeri tidak wajar. Pasalnya, laporan tersebut berbeda dengan laporan kreditur asing yang memberikan pinjaman kepada pemerintah dengan selisih hampir Rp791,18 miliar dan selisih kurang Rp224,88 miliar.

“Jumlah saldo utang luar negeri beserta bunganya menurut kami tidak diyakini kewajarannya. Soalnya, BPK melihat ada perbedaan jumlah nilai outstanding utang antara catatan Ditjen Pengelolaan Utang Depkeu (DJPU) dengan data dari kreditor atau lender,” tutur Auditor Utama Keuangan Negara II BPK Sjafri A. Baharuddin dalam acara Media Workshop BPK di Jakarta, Kamis (12/6).

Sjafri menjelaskan, dari data berbagai kreditur terdapat selisih lebih yang totalnya mencapai Rp791,18 miliar. Namun, pada saat sama data beberapa kreditur justru memperlihatkan adanya selisih kurang yang jumlahnya mencapai Rp224,88 miliar. Hal ini dimungkinkan karena kreditur yang memberikan utang pada pemerintah tidak sedikit.

Menurut Sjafri, jumlah utang luar negeri Indonesia di dalam laporan tersebut sekitar Rp450 triliun. Namun, BPK menilai data tersebut diragukan dengan berbagai alasan. Selain perbedaan data antara Pemerintah dengan kreditur, perbedaan juga terjadi dengan laporan dari Bank Indonesia (BI). Artinya, dari data DJPU ketika disandingkan dengan data BI, jumlah utang luar negeri Indonesia memunyai perbedaan jumlah.

Sjafri menuturkan dengan data BI, jumlah utang luar negeri pemerintah memiliki selisih jumlah pinjaman hingga US$634,44 juta. Sedangkan selisih disbursment dan principalnya mencapai US$1,70 miliar. Begitu juga dengan undisbursement-nya terdapat selisih hingga US$575,28 juta. “Selisih data ini sangat besar,” katanya.

Namun, Sjafri mengingatkan selisih tersebut jangan diartikan secara otomatis bahwa ada penggelembungan atau penciutan utang. Selisih besaran utang luar negeri ini bisa saja hanya masalah pembukuan atau administrasi. Meski begitu, perbaikan laporan kondisi utang ini harus segera dilakukan. “Tapi jangan melihat data ini secara an sich,” tandasnya.

Untuk itu, Sjafri mengatakan pihaknya akan melakukan pemeriksaan khusus untuk laporan khusus utang ini. Bukan hanya dengan pemerintah, BPK juga akan mengecek silang dengan data yang lain seperti kreditur maupun BI. Langkah ini akan menjadi prioritas BPK ke depan. “Karena masalah ini sangat penting,” tandasnya.

Syafri mengingatkan persoalan ini sebenarnya sudah terjadi sejak laporan keuangan 2004 sampai 2006. Namun, kondisi ini masih terjadi dalam laporan keuangan 2007. Meski begitu, dia mengakui pemerintah telah mencoba melakukan perbaikan dengan mengikuti beberapa saran BPK.

Akan tetapi, perbaikan tersebut masih belum memadai. Ketika dikonfirmasi Dirjen Pengelola Utang Departemen Keuangan Rachmat Waluyanto menyatakan belum bisa berkomentar. Hal ini dinyatakannya saat dihubungi Media Indonesia di sela kunjungannya ke Los Angeles Amerika Serikat. (Toh/OL-2)

sumber mediaindonesia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s