Peran Data dan S Info di masyarakat

Tematik : Informasi publik

Rabu, 14 Maret 2007

Artikel tentang Peran Data dan Sistem Informasi dalam masyarakat.

1. Kebijakan Perlu Didukung Data

http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0703/14/utama/3384123.htm

2. Korupsi di Kaltim
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0703/14/Politikhukum/3383853.htm

3. KTP Nasional Jadi Kartu Pemilih
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0703/14/Politikhukum/3383834.htm

Rinciannya :

1. Kebijakan Perlu Didukung Data
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0703/14/utama/3384123.htm

  • Argumentasi Sebaiknya Dikembangkan, tetapi Pemerintah Harus Tetap Satu Kata.

Jakarta, Kompas – Penanganan masalah ekonomi yang dihadapi bangsa ini harus dilakukan dengan dukungan data yang kaya dan jujur sehingga pemerintah memiliki opsi alternatif pengambilan keputusan kebijakan. Pemerintah juga memerlukan kejelasan fokus untuk menangani kompleksitas masalah perekonomian yang kini dihadapi (Emil Salim)

“Jangan berbicara tanpa data (kepada Widjojo) karena tanpa data, ide apa pun tidak akan diperhatikan. Kalau berbicara soal kenaikan produksi beras 2 juta ton misalnya, berikan data, berapa biayanya, apa dampaknya, dan bagaimana cara mencapainya,” kata Emil.

Pola pendekatan Widjojo yang juga patut menjadi contoh adalah membebaskan perbedaan pendapat dan memperkaya perdebatan dalam rapat anggota kabinet atau tim ekonomi. Namun, pemerintah tampil dengan satu suara dan bekerja sebagai satu tim.

2. Korupsi di Kaltim
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0703/14/Politikhukum/3383853.htm

  • Surya Dumai Disebutkan Tak Bangun Kebun Sawit

Jakarta, Kompas – Bupati Nunukan, KalTim, Hafid, mengakui, delapan perusahaan di bawah SDG yang mendapatkan izin pemanfaatan kayu di Nunukan adalah PT Sebuku Sawit Perkasa, PT Tirta Madu Sawit Jaya, PT Marsam Citra Adiperkasa, PT Bulungan Hijau Perkasa, PT Bumi Simanggaris Indah, PT Kaltim Bhakti Sejahtera, PT Repenas Bhakti Utama, dan PT Karang Hijau Lestari. “Saya hentikan semua penebangan karena melihat tidak ada keseriusan dalam membangun kebun kelapa sawit, seperti yang dijanjikan,” tuturnya.

Hafid menjelaskan, berdasarkan pemantauan di lapangan dan laporan dari bawahannya, ternyata tidak ada keseimbangan antara penebangan kayu dan penanaman pohon sawit. Karena itu, dalam beberapa kesempatan setiap kali bertemu Martias, Hafid meminta agar perusahaan di bawah SDG itu membuat kebun sawit.

  • Data untuk bukti hukum ?

Saat ditanyakan oleh penasihat hukum Martias apakah saksi melihat surat kuasa yang dibawa Rohman, Hafid menjawab, “Menurut pemahaman saya, Rohman orangnya Martias, karena Rohman yang selalu berhubungan dengan staf saya.”

3. KTP Nasional Jadi Kartu Pemilih
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0703/14/Politikhukum/3383834.htm

  • Pemilu 2009 Penduduk Punya NIK

Jakarta, Kompas – Pemerintah yakin pada Pemilu 2009 nanti sebagian besar penduduk telah mempunyai nomor induk kependudukan atau NIK yang tercantum dalam kartu tanda penduduk nasional. Dengan demikian, diharapkan KTP nasional dapat menjadi kartu pemilih dalam pemilu.

Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Depdagri Abdul Rasyid Saleh mengatakan hal itu dalam jumpa pers, Selasa (13/3).

“Kalau 60-70 persen saja penduduk Indonesia punya KTP nasional, maka akan lebih hemat. Kemarin Gubernur Gorontalo menyatakan untuk pembuatan kartu pemilih dalam pilkada provinsi butuh dana Rp 8 miliar. Bayangkan saja kalau banyak daerah yang sudah memberlakukan NIK, pasti akan lebih hemat,” kata Rasyid.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s