jump to navigation

gaji guru swasta di bawah UMK January 21, 2009

Posted by witart in diagnosis, upah.
Tags: ,
add a comment

ada yang menerima gaji Rp 54.000 per bulan.

hemmmm… KETERLALUAN… Pantas orang-orang yayasan pada ketakutan dengan UU BHP… Karena itu bisa mengganggu kenikmatan memerah keringat para guru…

Gaji Guru Swasta di Bawah UMK
Selasa, 20 Januari 2009 | 01:34 WIB

Medan, Kompas – Sebagian besar dari 24.977 guru swasta di Medan menerima gaji di bawah upah minimal kota, bahkan ada yang menerima gaji Rp 54.000 per bulan.

”Rata-rata gaji guru swasta di Medan masih di bawah upah minimal kota (UMK) Medan Rp 1,02 juta per bulan,” kata Ketua Persatuan Guru Swasta Indonesia Medan Partomuan Silitonga, Senin (19/1) di Medan, seusai pertemuan pelatihan implementasi kinerja guru swasta.

Hanya 400 guru yang mendapatkan tunjangan profesi. Selama ini, menurut Silitonga, ada ketimpangan kesejahteraan antara guru swasta dan guru negeri. Sudah ribuan guru negeri di Medan mendapatkan tunjangan profesi. Gaji pokok mereka pun jauh di atas gaji guru swasta. ”Kami ingin pemerintah daerah membantu meningkatkan kesejahteraan guru swasta,” katanya.

Guru Sekolah Dasar Al Wasliyah II Medan, Gati Sekarningsih (43), menerima gaji Rp 400.000 per bulan, padahal Gati sudah menjadi guru selama 22 tahun.

Gati mengatakan, masih banyak guru swasta yang menerima gaji lebih rendah daripada dirinya. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Gati mencari tambahan penghasilan. Ibu dua anak ini sering menerima honor dari pelatihan keguruan.

Kepala Dinas Kota Medan Hasan Basri mengatakan, para guru tidak bisa disamakan dengan pegawai biasa. Ada undang-undang sendiri, yakni Undang-Undang tentang Guru.

Saat ini banyak prosedur untuk mendapatkan bantuan kesejahteraan. Salah satunya adalah tunjangan profesi yang bisa diperoleh guru swasta jika memiliki jam mengajar minimal 24 jam seminggu. ”Jika jam mengajarnya empat jam seminggu, jelas pendapatannya minim. Kalau mengajarnya lebih dari 24 jam seminggu, tentu bisa mendapatkan tunjangan,” kata Hasan.

Kesejahteraan guru berkorelasi dengan jumlah jam mengajar. Jika keberatan dengan sistem ini, mereka perlu mempertimbangkan lagi niat untuk menjadi guru. (NDY)

sumber:
kompasCetak

Rekening Liar di MA Mulai Diselidiki KPK January 21, 2009

Posted by witart in diagnosis, wawasan.
Tags: , ,
add a comment

yang rekening liar.. lah…. yang salah administrasi.. lah …. yang tidak sesuai undangan… lah…. Bilang aja bahwa itu adalah korupsi….

Biaya Perkara Diduga Terkait
Rekening Liar di MA Mulai Diselidiki KPK
Rabu, 21 Januari 2009 | 00:27 WIB

Jakarta, Kompas – Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan dugaan keberadaan rekening liar di Mahkamah Agung menyangkut pula pengelolaan biaya perkara di lembaga tersebut. Sebab, dua hal itu diduga berkaitan.

”Penyelidikan tetap dalam payung rekening liar yang menurut laporan Departemen Keuangan ke KPK bahwa di MA ada 102 rekening. Namun, sejumlah hal yang diduga terkait dengan rekening liar itu juga akan diselidiki,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi, Selasa (20/1) di Jakarta.

Terkait penyelidikan kasus ini, Selasa, KPK meminta klarifikasi Sekretaris MA Rum Nessa dan Kepala Biro Keuangan MA Darmawan S Jamian. Pada Senin lalu Kepala Biro Hukum dan Humas MA Nurhadi juga datang ke KPK untuk memberikan klarifikasi.

Ketika akan meninggalkan Gedung KPK, Darmawan mengaku tidak tahu persis yang dimaksudkan dengan rekening liar. Rekening di lingkungan peradilan lebih dari 102 buah dan tersebar di 54 pengadilan di Indonesia. Rekening itu dibuat sesuai prosedur dan ada sejak pengadilan tersebut berdiri. Berbagai rekening itu umumnya dipakai untuk menampung biaya perkara. Rum Nessa mengatakan, MA hanya memiliki dua rekening.

Penyelidikan KPK terhadap pengelolaan biaya perkara di MA sebenarnya dimulai sejak pertengahan 2008. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat, ada biaya perkara sebesar Rp 31,1 miliar tahun 2005-2007 yang tak jelas pengelolaannya. Angka sebesar itu diperoleh ICW dari penghitungan terhadap jumlah perkara yang masuk ke MA. Data diperoleh dari Laporan Tahunan MA Tahun 2005-2007.

Masalah pengelolaan biaya perkara itu juga sempat membuat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Anwar Nasution melaporkan Ketua MA (saat itu) Bagir Manan ke polisi. Bagir menolak adanya audit terhadap biaya perkara. Keduanya didamaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Mereka sepakat menunggu terbitnya peraturan pemerintah terkait dengan penerimaan negara bukan pajak di pengadilan.

Tak sesuai undangan

Secara terpisah di MA, Nurhadi menjelaskan, dirinya dimintai keterangan KPK terkait biaya perkara. Hal itu tidak sesuai surat undangan yang dikirimkan KPK yang mencantumkan, dirinya akan dimintai keterangan terkait rekening liar di tubuh MA.

”Saya sudah menyiapkan datanya, tetapi di sana malah ditanyai biaya perkara,” ujar Nurhadi. Ia menambahkan, ”Saya tidak mengerti apa kaitannya rekening liar itu dengan biaya perkara. Saya kan jauh dari itu semua.”

Nurhadi yang diperiksa selama tiga jam, Senin lalu, mengaku ditanyai sekitar tugas pokoknya sebagai Kepala Biro Hukum dan Humas serta proses terbitnya surat keputusan Ketua MA (SK KMA) terkait biaya perkara. Ia mengaku ditunjukkan dua SK KMA yang ditandatangani Ketua MA Sarwata dan Ali Said.

”Saya mengatakan, hal itu tergantung kebiasaan. Ada yang melalui rapat pleno, yaitu rapat yang dihadiri seluruh pimpinan, hakim agung, serta pejabat eselon I dan II. Ada pula yang hanya melalui rapat pimpinan (rapim). Tetapi, setidak-tidaknya yang harus dilalui adalah rapat pimpinan karena itu policy (kebijakan) pimpinan,” ujar dia lagi.

Selain Nurhadi, sejumlah pejabat MA pernah diperiksa KPK. Bahkan, Darmawan sudah tiga kali dipanggil oleh KPK.

KPK juga pernah memeriksa Kantor MA untuk mengambil data terkait biaya perkara pada pertengahan Juni 2008. Tim KPK memeriksa ruang Panitera MA, Panitera Muda Perdata, Perdata Niaga, dan Tata Usaha Negara di lantai empat dan lima Gedung MA. KPK juga minta keterangan dari Panitera MA Sareh Wiyono dan panitera lain. (nwo/ana)

sumber:
kompasCetak

Krisis ?? Siapa bilang …. January 19, 2009

Posted by witart in diagnosis, wawasan.
Tags: , ,
1 comment so far

Mungkin orang-orang kaya kita lebih kasihan kepada nasib toko-toko kelontong di Singapura, daripada memikirkan pengangguran dan kelaparan di negeri sendiri…

Orang Indonesia yang Belanja ke Singapura Tetap Banyak
Senin, 19 Januari 2009 | 06:38 WIB

JAKARTA, SENIN – Pelancong asal Indonesia yang menghabiskan akhir pekan di Singapura diantaranya dengan berbelanja dan menghabiskan waktunya di tempat wisata tak berkurang. Krisis finansial global rupanya belum berpengaruh.

Orchad Road, salah satu pusat perbelanjaan yang selama ini menjadi tempat favorit pelancong asal Indonesia berbelanja, sampai saat ini ternyata tetap banyak diminati.

Chin Siew Shiew, pedagang eceran di Orchad Road, mengatakan mereka yang berbelanja terutama di tokonya dan beberapa toko lainnya didekatnya 65 persen diantaranya berasal dari Indonesia. “Sebanyak 25 persen lainnya dari Filipina, dan lainnya campur-campur asalnya,” kata Chin peritel yang terletak di Lucky Plaza ini.

Dia mengatakan akhir pekan, Jumat sampai Minggu, merupakan waktu yang paling beruntung bagi para pedagang di sekitar tempat tersebut. Pasalnya itu waktu terbanyak, pelancong asal Indonesia yang masuk Singapura. “Orang Indonesia paling suka beli suvenir. Terutama yang bertuliskan Singapura. Ada baju, gantungan kunci, dan sebagainya,” katanya.

Chin optimistis krisis tak akan menyurutkan niat orang Indonesia melancong di Singapura, terutama membeli ole-ole di tokonya itu. Tak heran dia hendak melebarkan tokonya dua bulan mendatang.

Seorang Pemandu Wisata asal Melayu mengatakan jumlah pelancong dari Indonesia sepertinya tetap sama dengan bulan-bulan sebelumnya. Dia mengaku rutin tiap pekan mengantar rombongan asal Indonesia untuk memandu mereka di Singapura.

Pelancong Indonesia memilih Singapura untuk berakhir pekan karena hanya butuh dua jam penerbangan ke negeri tetangga Indonesia itu. Juga cukup banyak warga Singapura yang memilih liburan di Indonesia seperti Bali atau untuk tujuan bisnis. Kebijakan bebas fiskal bagi pemilik NPWP diduga menambah jumlah wisatawan ke Singapura, apalagi banyak maskapai penerbangan ke negara itu sedang promosi tarif.

Tak heran semakin banyak maskapai penerbangan yang membuka rute tujuan Singapura. Terakhir, Maskapai Penerbangan Sriwijaya Air membuka rute baru Jakarta-Singapura (pp) tiap hari.

Direktur Komersial Sriwijaya Air Toto Nursatyo mengatakan kebijakan maskapai membuka rute baru ke luar negeri memang banyak dipertanyakan berbagai pihak. Per November 2008 lalu setidaknya 3.800 penumpang per hari dilayani rute Jakarta-Singapura. Menurut dia dari statistik yang ada rute ini mengalami peningkatan jumlah penumpang tiap tahun. “Pertanyaannya siapa yang akan mendapatkan tambahan penumpang itu,” kata dia.

Hasanuddin Aco, Persda Network
sumber:
kompasCetak

daftar angka buta huruf January 17, 2009

Posted by witart in diagnosis, wawasan.
Tags:
add a comment

tematik : buta huruf

1 15 Januari 2009 11.000 Warga Lamongan Buta Huruf
kompasCom
2 08 Januari 2009 3.700 Warga Purworejo Masih Buta Huruf
radarJogya
3 15 Desember 2008 8 Ribu Warga Kota Bandung Buta Huruf
tempoInteractif
4 15 September 2008 13.373 Warga Lebak Masih Buta Huruf
antara
5 9 September 2008 1.287 Warga Tasikmalaya Buta Huruf
okezone
6 11 April 2008 4.526 Warga Bantul Buta Huruf
kompasCom
7 14 Maret 2008 3.500 Warga Solo Buta Aksara
sarisolo
8 29 Juli 2007 96 Ribu Lebih Warga Tangerang Buta Huruf
tempointeractive
9 9 Mei 2007 Hampir 20.000 Warga Sikka Buta Huruf
beritaSore
- Total 161386

paket stimulus January 15, 2009

Posted by witart in diagnosis, sistem informasi, wawasan.
Tags: ,
1 comment so far

Berikut ini merupakan koleksi artikel tentang paket stimulus yang silakukan pemerintah seluruh dunia, termasuk Indonesia. Semoga menjadi bahan belajar kita bersama untuk nantinya menyikapi hadirnya paket stimulus itu di tengah kehidupan kita.

[1] Ini paket stimulus pada berbagai negara di seluruh dunia
Apakah Indonesia hanya akan andalkan KUR ?
Senin, 08 Desember 08 – oleh : Triharyo (Hengki)

Disaat-saat krisis seperti ini, para pelaku bisnis dan juga tentunya masyarakat mengharapkan para pemimpin bangsanya untuk mengambil berbagai inisiatif, agar pengaruh dari krisis finansial bisa diatasi, ataupun minimal dikurangi dampaknya.

Nampaknya pemerintah Indonesia akan terus mengandalkan program-program Kesejahteraan Rakyat (Kesra) sebagai pendorong dan stimulus untuk mengatasi krisis kali ini. lengkap nya…

[2] Paket Stimulus menurut temuan Triharyo

* Amerika serikat akan menerapkan US $ 1 Trillion stimulus package ditujukan untuk membangun jembatan, jalan raya, sekolah, broadband internet, perawatan kesehatan dan program energi efisiensi.
* China telah meluncurkan US $ 586 Billion stimulus package yang mencakup pembangunan jalan, rel kereta api, lapangan terbang, jaringan listrik, juga program-program jaringan sosial, seperti kepemilikan tanah, program perumahan dan juga kerusakan lingkungan
* Jepang juga baru saja menginisiasi US $ 276 billion stimulus package yang bentuknya memberikan uang cash langsung, pengurangan pajak untuk kredit kepemilikan rumah, memotong biaya jalan toll dan program-program untuk menciptakan pekerjaan
* Itali baru juga mengusulkan US $ 101 Billion stimulus package yang bertujuan untuk membangun infrastruktur, membantu industri perbankan dan juga diperuntukan kepada masyarakat miskin
* Perancis melaksanakan US $ 32.9 Billion stimulus package untuk membantu industri automobile, industri perumahan, mempercepat proyek infrastruktur, dan memberi bantuan dana kepada perusahaan yang menerima pegawai baru.
* Inggris baru saja mengumumkan US $ 30 Billion stimulus package untuk menurunkan VAT (PPN) dari 17.5% ke 15% akan tetapi juga meningkatkan pajak penghasilan bagi orang kaya dari 40% ke 45%
* Jerman telah menyetujui US $ 29 Billion stimulus package untuk mengurangi pajak kendaraan, dan bantuan kredit lunak bagi perusahaan yang sedang mengalami kesulitan
* Taiwan juga baru menyampaikan US $ 14.8 Billion stimulus package untuk pembangunan proyek-proyek infrastruktur
* Peru akan mengeluarkan US $ 13.2 Billion stimulus package untuk membangun perumahan, jalan raya, dan berbagai proyek
* Korea selatan akan membelanjakan US $ 11 Billion stimulus package untuk membangun proyek infrastruktur seperti jalan, sekolah, universitas, rumah sakit, dan juga pengusaha kecil dan menengah akan menerima bantuan.
* Australian juga meluncurkan US $ 6.3 Billion stimulus package dimana 87% dari dana tersebut akan langsung dikirimkan kepada para pensiunan di negara tersebut.
* India mengusulkan US $ 4 Billion stimulus package untuk menurunkan VAT (PPN), proyek infrastruktur, usaha kecil dan menengah serta industri-industri padat karya yang mengutamakan export seperti textile dan kerajinan tangan
* Malaysia akan mengeluarkan US $ 1.9 Billion stimulus package untuk mendorong investasi

sumber1

[3] Stimulus Sulit Diserap Secara Total di 2009
Suhendra – detikFinance : Rabu, 14/01/2009 17:59 WIB

Jakarta – Stimulus yang digelontorkan pemerintah sebesar Rp 27,5 triliun diperkirakan sulit terserap secara penuh pada tahun 2009, sehingga tidak akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi hingga 5%.

Terutama dalam stimulus yang terkait dengan proyek pemerintah termasuk infrastruktur karena berdasarkan pengalaman penyerapan APBN selama ini selalu rendah.

Hal ini disampaikan oleh Ekonomi Standard Charter Bank Fauzi Ikhsan di Gedung Graha Niaga, Jakarta, Rabu (14/1/2009).

“Stimulus fiskal tidak semuanya bisa direalisasikan kalau pengalaman sebelumnya daya serap APBN itu selalu lambat. Mengejar 5% sulit, asalkan proyek kita berjalan dengan tepat waktu, tapi karena alasan pemilu bisa saja pemerintah mempercepat proyek,” katanya.

Ikhsan menegaskan yang penting sekarang ini selain program stimulus, pemerintah juga harus bisa merealisakan dengan cepat anggaran belanja infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan dan lain-lain.

Menurutnya jika stimulus bisa direalisasikan dengan tepat waktu pada tahun ini maka target pertumbuhan ekonomi dari 4,5% sampai 5% bisa tertolong.

Dikatakannya pengalaman beberapa tahun terakhir daya serap APBN dan APBD selalu rendah sehingga bisa berimplikasi juga bagi program stimulus.

“Pembangunan infrastruktur harus lebih cepat pengalaman sebelumnya, manfaatnya tidak akan dirasakan pada semester satu,” jelasnya.
(hen/qom) detikFinance

binatang seperti apakah Manifes itu ??? January 13, 2009

Posted by witart in diagnosis, transportasi, wawasan.
Tags: , , , ,
add a comment

Tematik : tiket dan identitas penumpang, alias manifes penumpang

Anak bangsa ini kembali mengulangi kesalahan… yang fatal. Hal sepele, sekedar catatan atau administrasi, dianggap bukan pekerjaan bergengsi. Dan jika catatan atau administrasi itu menyangkut sejumlah nyawa orang, yang akan menggunakan transportasi laut atau udara, maka ketika terjadi musibah, ketahuan deh, manifest penumpang tidak ada atau tidak lengkap. manifes penumpang

Masih teringat beberapa waktu yang lalu, manifes Adam Air yang tenggelam di selat Makasar, tidak akurat. Lalu ada kejadian konyol, ketika pesawat Garuda jatuh di Jogya, ada dua orang yang bukan penumpang, ikutan berobat gratis di salah satu rumahsakit rujukan. Rumah sakitnya kemudian mencak-mencak…. karena tidak jelas siapa yang menanggung biayanya, di kedua pasien sudah kabur… :-) misteri munawaroh dan yuliana

Manifes, catatan, administrasi, memang merepotkan…. terutama bagi yang tidak terbiasa dengan budaya informasi…

45 Nama Tak Ada di Manifes
Sebanyak 232 Korban Masih Dicari, Pemilik Kapal Mulai Diperiksa
Selasa, 13 Januari 2009 | 03:00 WIB


KOMPAS/ARYO WISANGGENI GENTHONG / Kompas Images
Salah satu korban tenggelamnya Kapal Motor Teratai Prima
0 yang selamat, Daeng Gassing (kedua dari kiri),
menenangkan ibu mertuanya, Rasina Daeng Kinang
(ketiga dari kiri), yang menangis seusai bertemu dengannya
di Parepare, Sulawesi Selatan, Senin (12/1). Dalam
kecelakaan yang terjadi di perairan Tanjung Baturoro pada
Minggu dini hari itu, mertua Daeng Gassing yang bernama
Daeng Sutte dan anaknya yang bernama Irsan (9) hilang
dan belum ditemukan.

Parepare, Kompas – Hari kedua musibah, 12 penumpang KM Teratai Prima 0 yang tenggelam Minggu (11/1) siang, ditemukan selamat di perairan Baturoro, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, Senin.

Satu penumpang yang belum jelas jatidirinya, kemarin, ditemukan tewas. Di luar itu, hingga pukul 20.26 semalam, polisi menerima laporan dari kerabat para korban, sedikitnya 45 nama penumpang ternyata tidak tercatat pada salinan manifes.

perkembangan : Kamis, 15 Januari 2009 10:21 WIB
Nasib Penumpang Teratai Prima Makin tidak Jelas

PARE PARE–MI: Cuaca buruk di sekitar lokasi tenggelamnya KM Teratai Prima di perairan Majene Sulawesi Barat dan Selat Makassar menghambat pencarian penumpang yang belum ditemukan hingga saat ini.

“Dalam dua hari terakhir sejak musibah kecelakaan laut tersebut, tim SAR tidak menemukan penumpang baik yang selamat maupun yang meninggal,” kata penanggung jawab posko penanganan korban KM Teratai Prima, Thomas Luter Biuk, di Pelabuhan Cappa Ujung Pare Pare, Kamis.

“Cuaca ekstrim dengan tinggi gelombang tiga hingga empat meter menjadi kendala utama dalam upaya evakuasi, padahal upaya pencarian korban dengan mengerahkan sebanyak delapan kapal yang didukung KRI Untung Senopati dan satu pesawat udara sudah maksimal,” ujarnya.

Jumlah penumpang yang ditemukan selamat hingga Kamis pagi (15/1) yang diterima Posko Cappa Ujung sebayak 35 orang dan dua orang meninggal, sehingga sebanyak 213 dari 250 orang yang terdaftar dalam manifes belum diketahui nasibnya.mediaIndonesia1

Ini berarti, hingga Senin malam, sedikitnya 232 korban belum ditemukan dan masih dicari keberadaannya. Dengan demikian, hingga Senin malam, total penumpang yang ditemukan selamat berjumlah 26 orang.

Namun, Senin kemarin, pencarian para korban di tengah laut terhalang cuaca buruk, dan kesulitan mendapat bahan bakar minyak bagi tim SAR (search and rescue).

Belum lagi kasus tenggelamnya KM Teratai Prima 0 terungkap, sebuah kapal cepat yang mengangkut 19 tenaga kerja Indonesia (TKI) secara ilegal dari Pasir Rengit, Malaysia, terbalik di sekitar perairan internasional. Dari 19 TKI, 15 berhasil diselamatkan kapal feri Indomas dan empat orang TKI diperkirakan hilang di laut.

Demikian dikemukakan Direktur Polisi Perairan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Ajun Komisaris Besar Yassin Kosasih di Batam, Senin

Laporan kerabat

Ratusan kerabat para korban kemarin memenuhi Kantor Administratur Pelabuhan Parepare, mencari keberadaan keluarga mereka.

Pos Polisi Cappa Ujung Kepolisian Resor Parepare menerima pengaduan dari para keluarga korban yang namanya tidak terdaftar di salinan manifes (daftar penumpang kapal) yang diumumkan Adpel Parepare.

Sepanjang Senin siang, empat korban diselamatkan perahu nelayan. Pada Senin malam, sebuah kapal cargo, MV CGL, menyelamatkan tujuh orang korban. Sementara KRI Untung Surapati menyelamatkan seorang korban lainnya, dan menemukan jenazah seorang wanita yang belum dikenali.

SAR Mission Coordinator pencarian korban KM Teratai Prima 0 Kolonel (P) Jaka Santosa menyatakan, tujuh korban yang ditemukan MV CGL langsung dievakuasi ke Makassar, Senin malam. Jaka menyatakan pencarian para korban masih dilakukan hingga Senin malam.

Cuaca buruk juga mengakibatkan KRI Samalona yang diberangkatkan dari Makassar Minggu malam, gagal mencapai perairan Majene. Senin pagi, KRI Samalona memutuskan berlabuh di Parepare.

”Pada pukul 12.00, kami kembali mencoba keluar dari Parepare. Tetapi cuaca kembali buruk, dan tinggi ombak mencapai 4 meter. Karena kapal kami tidak bisa menembus gelombang tinggi itu, kami memutuskan kembali ke Parepare,” kata Komandan KRI Samalona Letda (P) Junaidi di Pelabuhan Parepare.

Kapal patroli Kesatuan Pengamanan Lepas Pantai (KPLP) Jakarta, KN Alugara, sepanjang Senin siang juga tertahan di Pelabuhan Parepare karena kesulitan mencari bahan bakar solar.

Komandan KN Alugara, Samsuh A Ilyas, di Pelabuhan Parepare mengatakan, untuk pengoperasian 12 jam per hari, kapal berawak 25 orang itu harus diisi 12.360 liter solar.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Sulsel dan Barat Komisaris Besar Hery Subiansauri mengatakan, satu kapal Mabes Polri dari Kalimantan dan satu kapal lainnya dari Palu juga telah dikerahkan untuk ikut mencari. ”Polda Sulselbar juga mendirikan Pos Disaster Victim Identification untuk membantu penanganan para korban,” kata Hery.

Membingungkan

Para kerabat korban yang ingin memperoleh informasi tentang nasib familinya, menjadi bingung karena salinan manifes KM Teratai Prima 0 yang ditempelkan di Kantor Adpel Parepare ternyata tidak mencantumkan banyak nama penumpang. ”Suami saya berangkat bersama menantu dan cucu saya menuju Kalimantan. Menantu saya termasuk satu dari 18 orang yang ditemukan selamat, namanya Daeng Gassing. Akan tetapi nama suami saya, Daeng Sutte', dan nama cucu saya Irsan yang baru umur tujuh tahun tidak ada dalam daftar penumpang. Padahal mereka bertiga berangkat bersama,” kata Ny Rosina Daeng Kinang (45).

Keluhan serupa datang dari Rudi Alfian (17), korban yang diselamatkan bersama Gassing, dan namanya tidak tercantum dalam manifes. Rudi naik kapal bersama ayah-ibunya, dan seorang adiknya dengan membeli tiket di atas kapal. ”Saya terpisah dari ibu saya, Siti Aminah. Juga ayah saya Rais. Adik saya yang berumur sepuluh tahun, juga masih hilang,” katanya.

Andi Cahaya (50) penumpang lain juga bingung mencari kabar adik bungsunya Andi Baso Usman (40), sebab di manifes yang tercatat nama Andi Aso (23).

Pemilik diperiksa

Kepolisian Kota Besar Samarinda, kemarin, memeriksa Muhammadong, pemilik KM Teratai Prima 0, yang berlayar dari Parepare (sulsel) ke pelabuhan Samarinda (Kaltim). ”Muhammadong masih diperiksa dan bila diperlukan di Sulawesi, akan kami serahkan,” kata Menurut Kepala Polda Kaltim Inspektur Jenderal Andi Masmiyat kepada kerabat korban di markas Kesatuan Pelaksana Pengamanan Pelabuhan (KP3) Samarinda, jika diperlukan untuk pemeriksaan Mohammadong akan dikirim ke Makassar.

Sedangkan Kepala Poltabes Samarinda Komisaris Besar Kamil Razak menambahkan, bedasarkan fotokopi Surat Laut dari Direktorat Perkapalan dan Kelautan Departemen Perhubungan di Jakarta, 24 Januari 2000, KM Teratai Prima dibuat di Samarinda tahun 1999. Kapal buatan CV Muji Rahayu itu berdimensi panjang 50,4 meter, lebar 9,36 meter, dan dalam 3,75 meter. Kapal bertonase kotor 747 GT dan bertonase bersih 225 GT. Kapal dari baja dengan dua baling-baling itu digerakkan mesin Yanmar berkekuatan 2 x 1.500 daya kuda. Namun, berdasarkan Sertifikat Keselamatan dari Kantor Administrator Pelabuhan (Adpel) Samarinda, 31 Maret 2008, kekuatan mesin penggerak kapal menjadi 2 x 520 daya kuda. Pemeriksaan mesin dilakukan pada 31 Maret 2008. Sertifikat berlaku hingga 28 Maret 2009.

Menurut Kepala Seksi Penjagaan dan Keselamatan Kantor Adpel Samarinda Helmin, diduga mesin kapal diganti oleh Muhammadong. Meski mesin diganti, kapal bisa dinyatakan laik berlayar bila memenuhi persyaratan teknis, nautis (sistem navigasi), dan keselamatan pelayaran. Namun, mesin yang berkekuatan rendah membuat laju kapal menjadi lamban.

Surat dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada 7 Oktober 2008 menyatakan, Teratai Prima berjenis kapal penumpang, berkapasitas angkut 500 penumpang, dan dimiliki PT Bunga Teratai.

Menteri Perhubungan Jusman Sjafi'i Djamal, Senin malam, di Makasar mengatakan, seluruh kekuatan SAR, dibantu TNI AD, AL, dan AU dikerahkan untuk melakukan pencarian. ”Presiden sudah memerintahkan operasi SAR ini. Soal anggaran, pemerintah belum menentukan berapa yang disiapkan, tapi ada.” (FER/ABK/BRO/ROW/REN/RYO)

sumber:
[1] kompasCetak

bisakah kita belajar dengan melongok masa lalu ?:
[1] tematik pengetahuan
[2] gallery jakarta february 2007
[3] 1.7 miliar per minggu
[4] misteri munawaroh dan yuliana
[5] garuda cek misteri munawaroh dan yuliana

anggota yang selalu hadir hanya 116 Orang January 10, 2009

Posted by witart in Uncategorized.
add a comment

Anggota yang Selalu Hadir Hanya 116 Orang
Kinerja DPR : Sabtu, 10 Januari 2009 | 00:14 WIB

Jakarta, Kompas – Kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2004-2009 memprihatinkan. Pada masa sidang II, 24 November-19 Desember 2008, anggota Dewan yang selalu hadir dalam lima kali rapat paripurna hanya 116 orang dari total 550 anggota.

Selebihnya, berdasarkan data yang dihimpun Kompas, 434 orang pernah sekali hingga lima kali tidak menghadiri rapat paripurna dengan alasan izin, sakit, atau tanpa keterangan.

Anggota yang pernah tidak hadir sekali dari lima kali rapat paripurna yang digelar sebanyak 165, tidak hadir dua kali (86), tidak hadir tiga kali (71), tidak hadir empat kali (57), dan tidak hadir lima kali (34). Adapun anggota DPR yang tiga kali berturut-turut atau lebih tidak hadir di rapat paripurna tanpa memberikan keterangan ada 21 orang.

Dibahas

Menyikapi rendahnya tingkat kehadiran anggota Dewan itu, Rabu pekan depan, pimpinan DPR akan menggelar rapat konsultasi dengan pimpinan fraksi, Badan Kehormatan, dan pimpinan panitia khusus.

Menurut Sekretaris Jenderal DPR Nining Indra Shaleh, rapat akan digelar Rabu siang. ”Salah satu agendanya adalah membicarakan persoalan absensi ini tanggung jawab siapa,” ucapnya.

Rapat juga akan membicarakan adanya desakan masyarakat untuk memublikasikan daftar hadir anggota dalam rapat-rapat.

Ketua Badan Kehormatan DPR Irsyad Sudiro pernah mengusulkan untuk memperberat sanksi bagi anggota Dewan yang mangkir di persidangan. Sanksi itu berupa sanksi keuangan atau pemotongan gaji atau honor.

Wakil Ketua Badan Kehormatan Gayus Lumbuun sebelumnya juga mengusulkan pengetatan pemberian izin atau sakit. Izin baru bisa diberikan kalau alasannya spesifik dan urgen, sedangkan keterangan sakit harus melampirkan surat dokter.

Disalahgunakan

Ronald Rofiandri dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia mengingatkan, ketidakhadiran anggota Dewan dalam sidang sesungguhnya merupakan salah satu bentuk penyimpangan dari fungsi representasi.

Maraknya anggota DPR yang berkunjung ke daerah menjelang pemilu dan meninggalkan sidang sesungguhnya tidak bisa ditoleransi karena semua anggota DPR sudah mendapatkan waktu untuk menemui konstituen pada masa reses dan dibiayai negara. Namun, masa reses juga sering disalahgunakan. ”Sering kali masa reses dimanfaatkan hanya untuk bertemu fungsionaris partai,” katanya.

Pada masa mendatang, PSHK mengusulkan harus ada skema rencana pemanfaatan masa reses yang lebih terukur sehingga bisa dievaluasi, termasuk pemberian dana resesnya.

Sulit dihindari

Anggota DPR dari Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi (Partai Bulan Bintang), Ali Mochtar Ngabalin, berpandangan, ketidakhadiran anggota DPR dalam persidangan menjelang pemilu sulit dihindari. ”Tidak bisa dimungkiri kader-kader terbaik partai itu ada di parlemen. Jadi, mau tidak mau, banyak yang harus turun,” ujarnya.

Terlebih lagi dirinya dari PBB yang hanya memiliki 11 anggota Dewan sehingga harus banyak turun ke daerah. Namun, dirinya selalu mengajukan surat izin apabila tidak bisa menghadiri rapat.

Dia juga mendukung usulan pimpinan Badan Kehormatan untuk memberi sanksi keuangan kepada anggota Dewan yang tidak hadir. ”Jangan pernah kita itu makan uang yang bukan hak kita. Cuma, harus dibuat sistemnya yang tegas,” ujarnya. (SUT)

sumber:
kompasCetak

banyak absensi tiada sanksi January 10, 2009

Posted by witart in diagnosis, perilaku, wawasan.
Tags: , ,
add a comment

Jadi pemilu yang lima tahun sekali, yang diselenggarakan dengan biaya mahal, ternyata hanya untuk memilih anggota dewan yang pemalas, toh ??? Kenapa yang golput kok dimarahi ???

Banyak Absensi, Tiada Sanksi

SEKALI-KALI cobalah Anda datang ke Gedung DPR Senayan. Anda akan melihat banyak deretan kursi kosong dalam persidangan. Dalam setiap rapat komisi, selalu banyak politisi yang tidak hadir. Bahkan, dua pekan lalu, ada sebuah komisi yang sepi karena puluhan anggotanya pergi berhaji. Itu pun diduga memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh mitra kerjanya.

Kemalasan para politisi yang kini mendambakan kenaikan gaji pokok ini sudah lama berlangsung, dan bukan rahasia lagi. Forum Komunikasi Massa (FKM), wadah wartawan lingkungan DPR, pernah meneliti tingkat kehadiran mereka dalam rapat-rapat. Hasilnya? Pada periode Oktober 2000-Juli 2001, sebanyak 30 persen dari 500 anggota dewan jarang menghadiri rapat paripurna atau rapat komisi DPR. Bahkan ada sepuluh anggota dewan yang tidak pernah mengikuti rapat sama sekali.

Penelitian itu cuma didasarkan pada absensi rapat yang didata Sekretariat Jenderal DPR. Bila anggota DPR yang hanya setor muka dan tanda tangan lalu pergi diperhitungkan, persentase politisi yang membolos akan lebih tinggi lagi.

Pada masa persidangan sebelumnya (1999-2000), tingkat absensi anggota DPR tidak jauh berbeda. Sesuai dengan catatan Sekretariat Jenderal DPR, saat itu terdapat 41 nama anggota dewan yang amat jarang hadir di Senayan. Bahkan 20 di antara mereka sama sekali tidak pernah menghadiri sidang.

Penyebab ketidakhadiran para anggota dewan, menurut Sekretaris Jenderal DPR Sitti Nurhajati Daud, lebih banyak disebabkan oleh benturan jadwal. ?Rapat yang satu dengan yang lainnya sering bentrok,? ujarnya. Ia berjanji pada persidangan mendatang akan mengatur jadwal rapat lebih rapi.

Apa kata anggota DPR sendiri? K.H. Cholil Bisri, salah seorang anggota yang jarang kelihatan dalam rapat-rapat, mempunyai alasan lain. Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini menegaskan, ketidakhadiran di Senayan bukan lantaran malas, melainkan karena ada tugas partai yang lebih penting. Tapi, ?Saya juga selalu mengusahakan hadir dalam sidang-sidang penting yang membutuhkan voting,? kata kiai asal Rembang, Jawa Tengah, ini.

Cholil Bisri cuma salah satu contoh. Banyak anggota lain yang suka membolos tanpa alasan yang jelas karena ia juga tidak aktif di partai-nya.

Untuk mendisiplinkan anggota dewan, Fraksi Reformasi memang pernah mengusulkan adanya pemotongan gaji bagi anggota yang membolos. Tapi usulan ini hanya bisa dilaksanakan bila dituangkan dalam Tata Tertib DPR. Dan cara ini pun belum tentu efektif. Bisa jadi anggota parlemen yang suka mangkir tak peduli gaji mereka dikurangi karena mereka mempunyai bisnis atau kegiatan lain yang menghasilkan duit lebih banyak.

Sejauh ini, menurut Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, pimpinan dewan cuma bisa memberikan teguran tertulis kepada para politisi yang malas. Kalau teguran ini tidak diindahkan, mereka bisa dibawa ke Dewan Kehormatan. ?Dewan ini berwenang memberikan sanksi,? ujar politisi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini.

Hanya, wewenang Dewan Kehormatan terbatas, tidak bisa memecat anggota DPR. Karena itu, Soetardjo Soerjogoeritno, yang juga Wakil Ketua DPR, lebih setuju jika recalling dihidupkan. ?Tapi jangan sampai seperti dulu, yang dikenai recall justru yang vokal,? ujarnya.

Yang jadi soal, siapa yang berhak melakukan recall? Kalau yang berwenang partainya masing-masing seperti di era Orde Baru, muatan politiknya tetap akan lebih kental. Target untuk mendisiplinkan anggota dewan yang malas tak akan tercapai.

Mungkin akan lebih baik bila wewenang Dewan Kehormatan yang diperbesar.

Dwi Arjanto dan Leanika Tanjung

sumber:
tempoInteraktif

kerusakan situs akan direhabilitasi January 9, 2009

Posted by witart in diagnosis, wawasan.
Tags: , ,
add a comment

Link : kerusakan-situs-majapahit

Darimana dana untuk merehabilitasi situs “yang telah dirusak” ? Apakah diambil dari uang perusaknya ? Atau diambil dari anggaran yang ujung-ujungnya dari pajak rakyat ?

Kerusakan Situs akan Direhabilitasi
Situs Majapahit : Jumat, 9 Januari 2009 | 00:09 WIB

JAKARTA, KOMPAS – Kerusakan situs Kerajaan Majapahit sebagai akibat pembangunan Pusat Informasi Majapahit di Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, akan direhabilitasi.

response polisi

Terkait PIM, Permenag LH Akan Dipelajari
Sabtu, 10 Januari 2009 | 20:10 WIB

MOJOKERTO, SABTU – Kepolisian Resort atau Polres Kabupaten Mojokerto akan mempelajari Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11/2006 dalam proses hukum terhadap pembangunan Pusat Informasi Majapahit (PIM) di kawasan situs Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Kapolres Mojokerto, AKBP Tabana Bangun, Sabtu (10/1) memastikan hal tersebut.

kompasCetak3

response IAI

Arsitek Jadi “Kambing Hitam” Pembangunan PIM
Situs majapahit : Kamis, 8 Januari 2009 | 00:51 WIB

Bandung, Kompas – Ikatan Arsitek Indonesia Jawa Barat menganggap arsitek yang menangani pembangunan Pusat Informasi Majapahit di Trowulan, Jawa Timur, Baskoro Tedjo, hanya menjadi kambing hitam. Dosen Institut Teknologi Bandung tersebut ditunjuk menjadi arsitek pembangunan PIM ketika masterplannya sudah jadi.

Ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Jabar Pon S Purajatnika setelah melakukan klarifikasi terhadap Baskoro, Rabu (7/1) di Bandung, mengatakan, pihak yang bertanggung jawab seharusnya adalah pembuat masterplan kompleks.

kompasCetak2

Selain itu, akan dibentuk tim kecil untuk mengkaji kemungkinan relokasi Pusat Informasi Majapahit (PIM) ke tempat lain yang tidak mengganggu keberadaan situs bersejarah.

”Tempat mana yang akan dipilih untuk relokasi, akan dilakukan penelitian secara mendalam,” kata Direktur Peninggalan Purbakala Direktorat Sejarah dan Purbakala Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Soeroso di Jakarta, Kamis (8/1), sesuai rapat membahas pembangunan PIM. Rapat diikuti sejumlah arkeolog, pusat penelitian perguruan tinggi dan sekitar 30 institusi yang memiliki kepedulian terhadap situs Kerajaan Majapahit di Trowulan.

Saat ini, di lokasi pembangunan PIM, sejumlah situs bersejarah sudah rusak untuk pembangunan tiang penyangga PIM. Batu bata kuno yang berukuran besar dan berwarna kehitaman, berserakan di sekitar galian untuk tiang pondasi PIM. Beberapa tumpukan bata ditutup plastik, sedangkan aktivitas penggalian sudah dihentikan.

”Kalau ada kesalahan dalam pembangunan PIM, kita mengakui. Dan itu tak perlu lagi dicarikan kambing hitamnya. Solusi terbaik yang lebih dibutuhkan,” kata Soeroso.

Arkeolog dari Universitas Gadjah Mada Daud Aris Tanudirjo mengatakan, peserta rapat menyepakati pembagunan proyek PIM di lokasi yang sekarang bermasalah karena telah merusak situs. ”Kemungkinan terbesarnya harus direlokasi, tetapi tetap mesti melalui kajian dan penelitian yang mendalam,” ujarnya.

Panggil pelaksana proyek

Secara terpisah, Di Mojokerto, Kepolisian Resor (Polres) Mojokerto sudah melayangkan surat panggilan dan akan memeriksa sejumlah pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek PIM di Trowulan Mojokerto, Senin (12/1) depan.

”Kami baru melakukan pemeriksaan sehingga belum ada tersangka,” kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Mojokerto Ajun Komisaris Rofiq Ripto Himawan.

Namun, Rofiq menolak membeberkan siapa-siapa saja yang akan dipanggil Polres Mojokerto untuk dimintai keterangan, Senin nanti.

Ia menambahkan, hingga saat ini polisi cenderung mengarahkan pemeriksaan pada dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Adapun soal pelanggaran terhadap Pasal 406 KUHP tentang perusakan dan penghancuran barang milik orang lain, kata Rofiq, pihaknya belum melihat kemungkinan itu.

Sementara itu, sejumlah budayawan dan seniman di Kabupaten Mojokerto menyesalkan pembangunan PIM yang dinilai merusak situs Trowulan. Koesen LD (66), pendiri Himpunan Budaya Mojokerto, mengatakan, inilah saat yang tepat bagi seluruh pihak untuk melakukan refleksi terhadap nasib situs Trowulan.

Secara terpisah, di Hanoi, Vietnam, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik memastikan akan membuat rancangan baru atau redesain pembangunan Pusat Informasi Majapahit yang terintegrasi dalam proyek “Majapahit Park”.

”Tidak akan terburu-buru. Setidaknya, satu bulan ke depan akan dikaji bagaimana PIM dirancang ulang,” kata Jero Wacik. Kehadiran Jero Wacik di Hanoi terkait dengan pertemuan tahunan menteri-menteri pariwisata ASEAN dalam acara ASEAN Tourism Forum (ATF) 2009.

Ditanya apakah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah mengetahui adanya persoalan terkait pembangunan “Majapahit Park”, Jero mengatakan,” Presiden sudah mengetahui niat baik untuk membangun Pusat Informasi Majapahit . “Jadi, masalahnya diserahkan kepada kita untuk menyelesaikannya,” kata Jero Wacik.

Monumen vandalisme

Budayawan Sardono W Kusumo melihat peninggalan zaman Majapahit sangat penting, karena warisan Majapahit begitu besar dan kompleks. “Impian tentang negara Indonesia itu menjadi nyata, kalau melihat Majapahit. Karena itu Majapahit secara visioner merupakan salah satu rujukan tentang Indonesia,” kata Rektor Institut Kesenian Jakarta (IKJ) itu.

”Saya mengingatkan, jangan sampai proyek PIM yang dikerjakannya justru menjadi monumen vanadlisme yang disahkan pemerintah,” kata Ketua Forum Institut Seni Indonesia (ISI) itu.

Guru Besar Sejarah Universitas Padjadjaran Bandung, Nina Lubis mengatakan, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak menghentikan seluruh pembangunan PIM. Sudah banyak hal yang membuktikan pembangunan di atas situs pasti akan merusak artefak yang sudah ada.

Oleh karena itu dia mendesak, pembangunan PIM di pindahkan ke tempat lain. ”Kalau sekedar pusat informasi, tak perlu di atas kawasan situs,” ujarnya.

Permasalahan biaya besar yang terlanjur dikeluarkan hendaknya tidak menjadi alasan pemerintah guna meneruskan pembangunan. “Bila diteruskan, hal ini menandakan pemerintah terlalu memaksa pembangunan PIM. Jangan sampai niat baik justru menjadi perbuatan merusak,” katanya. (NAL/HAR/INK/HRD/CHE)

sumber:
kompaCetak

herman ramli masuk daftar hitam bursa January 8, 2009

Posted by witart in diagnosis, wawasan.
Tags: , , , ,
add a comment

Ternyata di negeri ini pun ada juga orang yang punya mentalitas egois, serakah seperti Dick Fuld (Lehman), Einhorn (pialang Wall Street), dan Madoff.

Herman Ramli Masuk Daftar Hitam Bursa
Polisi menduga duit nasabah digunakan untuk kepentingan pribadi.

JAKARTA — Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) memasukkan nama Herman Ramli, Komisaris Utama PT Sarijaya Permana Sekuritas, ke daftar hitam atau daftar orang tercela di pasar modal.

Ini terkait dengan kasus dugaan penggelapan dana nasabah sekitar Rp 245 miliar yang dilakukan oleh Herman. Ia sudah ditangkap dan ditahan polisi pada 24 Desember 2008.

Bapepam juga akan mencabut izin sertifikat dan aktivitas Herman sehingga dia dilarang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pasar modal selamanya.

“Kami sangat tegas sekali dengan masalah seperti ini,” kata Ketua Bapepam-LK Fuad Rahmany di gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, kemarin. Bahkan Fuad mengancam akan mencabut izin semua pihak yang terkait dengan penyalahgunaan dana nasabah senilai Rp 245 miliar tersebut, setelah proses pengambilalihan Sarijaya oleh investor baru rampung.

Atas kejadian ini, dia melanjutkan, Bapepam akan memperketat mekanisme uji tuntas serta uji kepatutan dan kelayakan pelaku pasar modal sehingga kasus seperti Sarijaya tidak terulang lagi. “Standar kualifikasinya akan kami tingkatkan supaya tidak ada lagi oknum kotor di pasar modal,” ujarnya.

Fuad berharap semua kegiatan di pasar modal bisa terlaksana dengan wajar, apalagi dalam kondisi krisis keuangan seperti sekarang. Ia meminta seluruh pelaku pasar memperhatikan dan menjadikan kasus Sarijaya sebagai pelajaran. Investor juga diminta lebih berhati-hati dalam bertransaksi di bursa, baik dalam pemilihan perusahaan sekuritas maupun lainnya.

Markas Besar Kepolisian RI masih terus melacak aliran duit nasabah Sarijaya Sekuritas yang diduga digelapkan Herman, pemilik Sarijaya. Selain Herman, menurut Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komisaris Jenderal Susno Duaji, polisi masih belum menetapkan tersangka lain dalam kasus ini.

Ketika ditanya soal modus, Susno menjelaskan, Herman diduga menggunakan duit nasabah untuk kepentingan pribadi.

Atas penggelapan dana nasabah itu, 9.000 nasabah Sarijaya kemarin meminta perlindungan penuh otoritas bursa. Secara resmi mereka telah mengirimkan surat permohonan pencairan efek dan uang kepada Bapepam-LK dengan tembusan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

“Kami ingin pencairan bisa dilakukan secepatnya dan proses hukum Komisaris Utama tidak boleh jadi penghambat,” kata juru bicara perwakilan nasabah, Hanjianto, di kantor Sarijaya Sekuritas.

Mereka juga meminta penghentian sementara perdagangan Sarijaya segera dibuka. Pasalnya, situasi ini tidak hanya akan berimbas pada nasabah, tapi juga terhadap investor lainnya. “Jadi jangan sampai terjadi systematic risk,” ujar Hanjianto.

Manajemen Sarijaya belum bersedia berkomentar banyak, termasuk menjelaskan soal total dana yang digelapkan tersebut. Alasannya, hingga saat ini aset-aset nasabah perusahaan sekuritas tersebut masih dalam proses verifikasi dan inventarisasi.

Konsultan hukum Sarijaya, M. Luthfi Hakim, yang didampingi Direktur Utama Sarijaya Jusuf Rusli, hanya berjanji akan segera menyampaikan semua perkembangan kepada nasabah, baik secara langsung maupun melalui media.

Soal dana nasabah ini, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Erry Firmansyah memastikan akan mengamankan kepentingan nasabah Sarijaya. Hingga saat ini otoritas bursa masih melakukan verifikasi aset-aset tersebut untuk memperjelas siapa saja pemiliknya.

Manajer Sarijaya Sekuritas cabang Tegal, Ari Wibowo, SE, juga menjamin dana nasabah yang dikelola perusahaannya.

Ia meminta nasabah tidak panik dan menunggu sampai proses penanganan kasus ini selesai. “Kami tetap melayani nasabah yang hendak kerja sama,” katanya.

Investor baru

Konsorsium empat investor berminat mengambil alih 100 persen saham Sarijaya Sekuritas dari pemilik lama, Herman Ramli. Pengambilalihan itu termasuk mengambil aset efek Sarijaya, satu pabrik plastik, satu perusahaan multifinance, dan satu perusahaan asuransi yang dijaminkan ke Bapepam.

Konsorsium yang merupakan gabungan investor lokal dan asing, dua dari Hong Kong dan satu dari Australia, telah menyiapkan dana Rp 400 miliar. “Rp 250 miliar untuk recovery dan Rp 150 miliar untuk ekspansi,” kata juru bicara konsorsium investor, Vier Abdul Jamal, di kantor Sarijaya, Jakarta, kemarin.

Jamal, yang mengaku sebagai hedge fund independen, berharap proses negosiasi bisa rampung pekan ini. Menurut dia, konsorsium sudah mempelajari laporan keuangan Sarijaya dari pagi hingga malam hari.

“Selanjutnya kami akan meminta klarifikasi status hukum kasus ini dan konsultasi soal akuisisinya kepada Bursa Efek Indonesia,” katanya.

Ia juga menjamin akuisisi ini tidak terafiliasi dengan pemilik lama. Bahkan konsorsium tidak ingin ada opsi pembelian kembali (buyback) dari pemilik lama.

Akibat adanya dugaan kasus penggelapan dana nasabah oleh pemilik, sejak 6 Januari lalu Bursa Efek Indonesia telah menghentikan sementara aktivitas perdagangan Sarijaya. Perdagangan juga dihentikan karena pelaporan modal kerja bersih disesuaikan perusahaan tidak benar.

Berdasarkan data bursa, pemegang saham Sarijaya adalah PT Karya Asa Mandiri Pratama sebesar 60 persen dan PT Puri Jaya Jagat Abadi 40 persen. WAHYUDIN FAHMI | ANTON SEPTIAN | EDI FAISOL | GUNANTO E S

Profil Sarijaya Permana Securities

Perusahaan yang terdaftar sebagai anggota bursa (Sarijaya Securities) ini didirikan dengan akta pendirian perusahaan tertanggal 31 Maret 1990. Modal dasarnya Rp 150 miliar dan modal disetor Rp 97 miliar.

Total nasabah aktif per 6 Januari 2009 mencapai 8.700 orang. Perusahaan yang memiliki 48 kantor cabang di 20 kota ini tahun lalu mengelola dana Rp 20 triliun.

Bergerak sebagai broker dealer, equity brokerage yang memperdagangkan saham, dan debt securities & derivatives yang memperjualbelikan surat utang dan saham berjangka.

Klien perusahaan milik Herman Ramli ini terdiri atas perseorangan pribadi maupun institusi-institusi, seperti yayasan dana pensiun, yayasan amal, dan perusahaan asuransi.

Susunan Komisaris:
# Komisaris Utama dan CEO Herman Ramli (ditahan polisi 24 Desember 2008)
# Komisaris Triyono Witjaksana
# Komisaris Gus Asmarajaya

Susunan Direksi:
# Presiden Direktur Jusuf Rusli
# Direktur Teguh Jaya S.P.
# Direktur Zulfiyan Alamsyah Z.A.

Sumber: Bursa Efek Jakarta (Bursa Efek Indonesia), situs perusahaan, dan penjelasan manajemen Sarijaya Permana Sekuritas

sumber:
koranTempo

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.